Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.3%

7.2%

70.4%

Soal LKPJ Bupati, DPRD Tuding Bagian Umum Pemkab Tasik tak Jujur

110
0

SINGAPARNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya meminta kepada Bagian Umum untuk terbuka dan jujur menjelaskan soal perbedaan data LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019. Karena apa yang disampaikan ke dewan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sangat berbeda jauh.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Deni Daelani mengatakan, dewan mendorong agar Bagian Umum bisa menjelaskan adanya perbedaan data dalam LKPJ 2019.

“Harus bisa menjelaskan kenapa sampai ada perbedaan data. Kami juga minta bupati jangan diam, beri arahan kepada bagian-bagian di setda untuk terbuka dan jujur ke dewan,” kata Deni kepada Radar, Kamis (14/5).

Deni menjelaskan, walaupun tugas dan peran fungsi pansus LKPJ sudah selesai dan dibubarkan pada rapat paripurna DPRD awal Mei lalu, sebagai anggota dewan, ia ingin ada keterbukaan dalam penganggaran pengadaan di setiap dinas atau badan dan bagian ini. Sehingga berlangsungnya pemerintahan ini bisa benar-benar terbuka.

Baca Juga : KPM di Kabupaten Tasik, Saldo Rekening 33 Ribu Penerima BPNT Kosong

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Chandra Wahyudi menjelaskan, pada intinya dalam penyampaian data pada dokumen LKPJ pengadaan alat audio dan kendaraan dinas, Bagian Umum tidak jujur kepada pansus. Karena penjelasannya tidak rinci seperti apa yang disampaikan PPTK.

“Jadi bukan lagi tidak terbuka, Bagian Umum sudah tidak ada kejujuran atau tidak jujur kepada Pansus LKPJ, terkait data. Karena dokumen LKPJ ini adalah dokumen resmi negara, harus lengkap disampaikan,” tegas Chandra.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang juga mantan Ketua Pansus III LKPJ Aang Budiana SAg menjelaskan, kembali kepada asal muasal pengusulan pengadaan barang, pastinya yang menyusun dan membuat itu bupati melalui Bappeda yang merencanakan program dan menyusun kebutuhan anggaran di kabupaten.

“Kuncinya ada di Bappeda, jalannya sistematis LKPJ, adapun sekarang muncul perbedaan data yang disampaikan Bagian Umum kepada pansus dengan yang disampaikan oleh PPTK, ini tidak menjadi alasan kesalahan teknis atau input data, karena LKPJ ini dokumen negara resmi yang harus detail,” kata Aang.

Maka, lanjut Aang, perlu adanya sistem pengawasan tentang laporan realisasi dalam pengadaan barang baik di dinas maupun di kantor dan bagian.

“Artinya data realisasi yang ada di LKPJ, tetap harus disampaikan secara menyeluruh ke pansus jangan sepotong-sepotong, sehingga muncul penilaian bahwa anggaran tersebut tidak rasional,” ujarnya, menjelaskan.

Baca Juga : RT Siaga se-Kecamatan Jamanis Tasik Terima Operasional Rp500 Ribu, Terima Kasih Pa Bupati!

DPRD, tambah dia, sebagai fungsi pengawasan mendorong kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam efektivitas realisasi anggaran.

Program usulan ini dalam kerangka betul-betul memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan datanya detail, termasuk nanti disepakati tekstur anggaran bersama dewan sebagai fungsi budgeting.

“Perlu adanya ketelitian dan keterbukaan antara pengakuan PPTK dan Bagian Umum, laporan walaupun manusiawi ada kesalahan atau keteledoran. Nanti sebelum disampaikan ke DPRD, dikaji dulu,” ungkap dia. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.