Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
17%

83%

Soal Open Bidding, Anggota Dewan Kota Tasik tak Bisa Awasi Pansel

29
0
H Dayat Mustofa

INDIHIANG – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya menyayangkan sikap Pemkot yang kurang berkoordinasi dalam menyelenggarakan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2019 atau yang lebih dikenal dengan Open Bidding.

Meski para wakil rakyat berada dalam masa transisi karena belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), seyogyanya ada komunikasi yang dibangun terhadap sesama penyelenggara pemerintahan.

“Harusnya bisa lebih koordinatif dengan kami anggota DPRD, sebagaimana penyelenggara pemerintah di daerah,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Golkar, H Dayat Mustofa kepada radartasikmalaya.com, Senin (7/10).

Eloknya, terang dia, Pemkot berkoordinasi sejak awal membentuk panitia seleksi (Pansel). Meski pun mekanisme tersebut sejatinya merupakan kebijakan Pemkot.

“Yang saya sayangkan, mengapa memilih orang dari Provinsi, di kita (Kota Tasik, red) kan ada Pak Sekda yang mengenal jejak rekam pun kinerja para pelamar Open Bidding (lelang jabatan, Red),” terangnya.

“Kalau pun sedang berdiklat, kan bisa tetap mengawal ketika pendidikan sedang off class untuk bertugas di daerah,” sambung Dayat.

Dia menandaskan apabila mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, penguji atau Pansel harus pihak yang berkompetensi dengan bidang yang tengah diujikan.

“Misalnya yang diuji Kepala Dinas Kesehatan, penilainya otomatis harus ada yang mewakili di bidang tersebut. Saat ini, tim pansel pihak eksternal semua, kita juga mengontrol menjadi lebih sulit dan tidak bisa berdialog langsung,” jelas mantan Anggota Komisi I ini.

(rezza rizaldi/ radartasikmalaya.com)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.