Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.8%

7.3%

69.7%

Soal OTT Kepsek & Bendahara SMPN di Kota Banjar, Begini Kata LBH SMKR

212
0
Teteng Kusjiadi BA SH Ketua Lembaga Bantuan Hukum SMKR Kota Banjar
Teteng Kusjiadi BA SH Ketua Lembaga Bantuan Hukum SMKR Kota Banjar

BANJAR – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Kota Banjar terhadap Er, bendahara di salah satu SMP Negeri Kota Banjar menuai kritik.

Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) Kota Banjar Teteng Kusjiadi BA SH.

“Kan mekanisme yang selama ini dilakukan seperti itu. Dan itu dilakukan oleh tiap sekolah di Banjar. Kalau itu dianggap salah, seharusnya semua sekolah yang telah memungut harus diproses. Harus adil. Jangan dengan dalih tertangkap tangan saja. Tetapi bagaimana dengan sekolah yang sama-sama melakukan pungutan seperti itu, kok nggak diproses?” ujarnya Senin (15/6).

Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat H Dudu Nurzaman SPd, MPd menilai sumbangan bisa diminta dari orang tua siswa, tetapi tidak untuk seluruh orang tua, karena sifatnya sukarela.

Jika sumbangan memang bisa diminta dari orang tua siswa melalui komite sekolah. Tetapi jika ada orang tua yang kemampuan ekonominya kurang, maka bisa diberi kebebasan secara sukarela dari orang tua yang lain, sehingga terjadi subsidi silang.

Baca Juga : Soal OTT Kepsek & Bendahara SMPN Kota Banjar, Saber Pungli Panggil Komite

Dalam penggalangaan dana dari peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua siswa harus berdasarkan analisis keberadaan ekonomi orang tua.

“Dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Pungutan pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan,” katanya.

Ia menjelaskan perbedaan antara bantuan pendidikan dan sumbangan pendidikan. Yang dimaksud dengan bantuan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Sedangkan sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang, barang, jasa oleh peserta didik, orang tua, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Ia menambahkan dalam kasus di SMP tersebut, harus ada pemahaman mendalam mengenai perbedaan antara bantuan, sumbangan dengan pungutan pendidikan dalam hal penggalangan dana.

“Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Pungutan tersebut tidak memiliki landasan hukum,” tambahnya.

Baca juga : Kepsek & Bendahara SMPN di Kota Banjar Ditangkap Polisi, Diduga Pungli Uang Perpisahan

Ketua UPP Sa­ber Pungli Kota Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh mengatakan pu­ngut­an yang terjadi di salah satu SMP negeri di Kota Banjar itu hasil musyawarah orang tua siswa, tetapi begitu ditanya oleh penyidik mana notulen hasil rapat, daftar hadir, foto giatnya, tidak ada. Kemudian besaran pungutan juga dipukul rata.

“Kemudian kenapa dikelola oleh bendahara sekolah, karena menurut aturan tidak boleh dikelola oleh sekolah. Komite sekolah dibolehkan melakukan penggalangan dana hanya kepada donatur bukan kepada siswa. Ada bukti juga bahwa dicatatan pengeluaran dana tercatat pengeluaran untuk menjamu tamu. Jadi jelas apa yang terjadi di salah satu SMPN itu bertentangan dengan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016,” kata dia.

Ia juga mengaku miris dengan pungutan itu karena ada siswa yang orang tuanya tergolong tidak mampu.

“Sedih, ada siswa yang orang tuanya sebagai OB di salah satu kantor dan sebagai korban dampak Covid-19 tetapi tetap dipungut Rp 350.000. Ini sangat menyedihkan. Dimana hati nurani kita,” kata dia. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.