Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.5%

7.4%

70%

Soal OTT Kepsek & Bendahara SMPN Kota Banjar, Saber Pungli Panggil Komite

1120
0
AKRAB. Ketua Satgas Saber Pungli Kota Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh ditemui di ruangnya belum lama ini. Dia akan memanggil komite sekolah.
AKRAB. Ketua Satgas Saber Pungli Kota Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh ditemui di ruangnya belum lama ini. Dia akan memanggil komite sekolah.

BANJAR – Ketua Satgas Saber Pungli Kota Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh mengatakan proses penyelidikan atas dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu SMP Negeri di Kota Banjar dilakukan secara estapet.

Senin (15/6), pihaknya akan memanggil ketua komite SMP Negeri tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Sebelumnya, pada Jumat (12/6) pagi, Satgas Saber Pungli Kota Banjar menangkap tangan oknum bendahara berinisial ER, saat menerima pembayaran uang dari beberapa siswa.

Dalam OTT tersebut, kepala sekolah berinisial AHG ikut diperiksa. OTT tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Banjar AKP Budi Nuryanto, selaku Ketua Penindakan Satgas Saber Pungli Kota Banjar.

“Ketua komitenya hari Senin akan dipanggil menjadi saksi,” ujar Ade kemarin.

Baca Juga : Kepsek & Bendahara SMPN di Kota Banjar Ditangkap Polisi, Diduga Pungli Uang Perpisahan

Waka polres menegaskan pungutan di dunia pendidikan sudah jelas dilarang. Aturannya tertuang pada Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pihak sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Menurut dia, kesalahan pihak sekolah melakukan pungutan lengkap dengan bukti pembayaran. Seharusnya, kata dia, jika untuk kebutuhan diluar yang dibiayai oleh negara (Bantuan Operasiol Sekolah), tidak dikelola oleh pihak sekolah apalagi bendahara.

“Dalam pasal itu sangat jelas, tidak boleh komite sekolah mengambil atau melakukan pungutan. Dalam Pasal 10 juga disebutkan bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain oleh komite sekolah dilakukan dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela kepada donatur. Dengan kata lain, bukan dalam bentuk pungutan melalui keputusan komite sekolah yang besarannya ditentukan. Keseluruhan prosesnya juga dipertanggungjawabkan secara transparan dikelola oleh pengurus komite bukan oleh sekolah,” bebernya.

Namun yang terjadi di salah satu SMP Negeri di Kota Banjar, kata Ade, hasil musyawarah orang tua siswa memang ada, tetapi begitu ditanya notulen hasil rapatnya, tidak ada. Kemudian ditentukan besarannya semua siswa sama.

“Lalu bagaimana dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2018 tentang Juknis BOS reguler? Ingat bahwa saat ini telah ada Perppu nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona (Covid-19),” ujarnya.

Baca Juga : Wali Kota Banjar dan Kapolres Tinjau KWT

Dia mengatakan dalam perppu itu disebutkan apabila semua anggaran negara diarahkan untuk mempercepat penanganan Covid-19, termasuk anggaran dana BOS.

“Jadi siswa sebenarnya bukan dipungut uang Rp 350.000 untuk biaya laminating ijazah, photo copy, beli map, sampul rapot dan lain sebagainya yang tidak prinsip, tetapi disaat pandemi Covid-19 sekolah harusnya membantu siswa dalam segi keuangan dengan tidak melakukan pungutan apa-apa,” tegas Ade.

Dia pun membeberkan kenapa sekolah tidak boleh mengelola dana hasil penggalangan dana. Filosofinya yakni bahwa sekolah adalah lembaga yang diatur undang-undang.

Sekolah itu lembaga yang dibiayai pemerintah, terutama sekolah program wajib belajar pemerintah yaitu SD dan SMP, sehingga pemerintah bertanggung jawab pembiayaan semua operasional sekolah sehingga SD dan SMP digratiskan.

“Maka apakah tidak bertolak belakang apabila sekolah meminta-minta sumbangan kepada orang tua siswa atau ke masyarakat umum dan mengelola sendiri hasil sumbangan itu?” katanya.(cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.