Soal Pajak, ARWT Ancam Demo

40
0

MANGKUBUMI – Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi akan berunjuk rasa apabila pemerintah tidak memberikan solusi terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sudah dibayar tetapi menjadi tunggakan dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 2019.

Ketua ARWT Linggajaya Yoyo S Boyo mengatakan, sampai saat ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya belum terjun ke warganya untuk menelaah terkait adanya dugaan kader pemungut pajak yang tidak menyetor ke kas daerah. “Sampai saat ini kami terus menunggu, supaya ada solusi bagi kami para RW dalam menjawab keluhan masyarakat,” tuturnya saat menghubungi Radar, Rabu (24/7).

Menurutnya, kondisi saat ini di wilayahnya cukup gaduh. Beberapa warga baru menyadari ketika merasa dirugikan atas kewajiban pajak yang sudah dibayarkan, tetapi tercatat sebagai tunggakan di SPPT yang diterima tahun ini. “Bahkan, ada warga kami yang kemarin mendatangi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan membawa kader pemungut pajak untuk meminta kejelasan. Kami sudah bingung juga seperti apa,” kata Yoyo.

“Warga kami itu merasa dirugikan sebab terhitung tujuh tahun harus membayar untuk dua rumah yang dia miliki,” ujarnya.

Pria yang juga Ketua RW 15 Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi itu menegaskan, apabila instansi terkait tidak kunjung memberikan solusi, warga di wilayahnya tak segan mendemo UPTD Mangkubumi. “Kalau tidak ada tanggung jawab atau solusi, kami bersama warga akan mendatangi UPTD Pajak Mangkubumi, sebab, kantor tersebut yang mempekerjakan pemungut pajaknya,” ujar dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Wahidin meminta Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tasikmalaya membenahi sistem pemungutan pajak untuk menindaklanjuti keluhan dari Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi. “Harus dibenahi sistem pemungutannya, bisa jadi dugaan serupa tidak hanya terjadi di kelurahan itu saja,” ucapnya saat ditemui Radar di ruang kerjanya, Selasa (23/7).

Politisi PAN itu mengatakan dengan adanya pencantuman tagihan pajak lama pada surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) 2019, sebetulnya upaya baik dalam mengingatkan wajib pajak (WP) yang mungkin belum membayar di tahun tertentu. “Kemudian, yang sudah bayar dan ternyata masih tertera di SPPT tahun ini bagaimana solusinya, itu perlu disosialisasikan, bagus memang sudah ada upaya mengonfirmasi WP terkait tunggakan yang belum dibayar,” kata Wahidin. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.