Soal Parkir di Kota Tasik, Dewan Merasa Diselingkuhi

101
0
Bagas Suryono

TASIK – Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya kesulitan untuk memberikan masukan terkait pengelolaan parkir badan jalan. Hal ini, karena pemerintah kota yang dinilai masih belum transparan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono mengaku bingung dengan keluhan Dishub soal kendala pengelolaan parkir. Sebab sejauh ini Pemkot pun belum terbuka kepada DPRD. “Kita banyak diselingkuhin,” selorohnya kepada Radar, Kamis (30/1).

Baca juga : 51.800 Peserta CPNS se-Priangan Timur Ikuti Test di Kota Tasik, Ini Persiapannya..

Contoh kasus, kata Bagas, yakni dengan penerbitan Perwalkot Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Parkir. Meski itu kewenangan eksekutif untuk mengambil kebijakan, namun persoalan tersebut sedang disorot publik. “Ya bagusnya komunikasi juga dengan DPRD ketika ada kebijakan apapun,” terangnya.

Selain itu, dia pernah mempertanyakan data-data yang berurusan dengan tata kelola parkir dari mulai jumlah juru parkir, pendapatan juru parkir, sampai jumlah titik parkir. Namun jawaban yang didapat hanya perkiraan saja. “Jawabannya hanya perkiraan saja, bukan by data,” tuturnya.

Disinggung sikap tegas dengan perlakuan pemkot tersebut, Bagas mengaku enggan bertindak frontal. Karena dirinya ingin tetap menjaga hubungan baik sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan. “Kami tetap berharap bisa bersinergi,” tuturnya.

Sebelumnya, DPRD berencana untuk kembali mengundang Dishub terkait masalah parkir. Bagas pun belum bisa menjanjikan kapan hal itu dilaksanakan, sebab perlu berkomunikasi dengan Komisi II. “Mungkin Senin (3/2),” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, suara publik soal masih buruknya pelayanan pemerintah terkait parkir di badan jalan, mendapatkan respons dari Dinas Perhubungan.

Baca juga : Edarkan Pil Hexymer, Oknum THL Satpol PP Kota Tasik Diciduk Polisi

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Dishub Kota Tasikmalaya Hamzah Diningrat mengakui bahwa pelayanan parkir di lapangan belum maksimal. Sebagaimana di ketahui, penataan dan masih adanya parkir sembarang masih saja ada di lapangan. “Memang belum maksimal, karena pengelolaan parkir bukan hal yang mudah dilakukan,” ujarnya saat dihubungi Radar, Rabu (29/1).

Menurutnya, SDM para juru parkir tidak bisa disamaratakan dengan orang yang berpendidikan tinggi. Mereka tidak punya pemahaman yang mendalam soal aturan lalu lintas.
“Sebagian besar patokan mereka adalah setiap mobil dan sepeda motor yang parkir harus diminta uang parkir, bukan soal kelancaran lalu lintas,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, kata Hamzah, bukan berarti UPTD membiarkan begitu saja, karena ada pembinaan yang melibatkan Polisi Lalu Lintas serta Jasa Raharja. Namun pada praktiknya tetap saja pembekalan yang diberikan sulit diaplikasikan. “Kalau pembinaan kita lakukan rutin,” terangnya.

Disinggung ketegasan pemerintah untuk mengganti juru parkir yang sulit dibina, Hamzah menilai itu bukan hal mudah. Karena untuk melakukan itu cukup bertentangan dengan hati nurani. “Karena kita juga bekerja menggunakan nurani dari sisi kemanusiaan itu sangat berat dilakukan,” tuturnya.

Selama ini, tidak ada perekrutan juru parkir secara profesional layaknya perusahaan swasta. Kebanyakan dari mereka yang memang dari dulu sudah bekerja di jalanan.
“Kalau ada yang berhenti pun biasanya selalu menyiapkan pengganti baik itu anaknya atau saudaranya,” katanya. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.