Soal Perencanaan Anggaran yang Dinilai tak Pro Rakyat, Begini Kata Sekda Kabupaten Tasik

126
0

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengakui masih banyak kelemahan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Ke depan akan terus dilakukan perbaikan sehingga apa yang dilakukan bisa lebih proporsional dan pro rakyat.

Baca juga : Pemudik Kabupaten Tasik dari Jakarta Positif Covid-19, Keluarga Segera Dilakukan Rapid Test

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Dr Mohamad Zen mengatakan, ke depan dalam setiap perencanaan anggaran pemerintah daerah akan lebih proporsional dan menyentuh kepada kepentingan publik.

Sehingga bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kata Zen, soal tanggapan dari berbagai pihak bahwa pengadaan di Bagian Umum dan Kesra tidak pro rakyat, sebenarnya semua program ini sudah berdasarkan hasil usulan dan kebutuhan yang ada.

“Ke depan pemerintah daerah akan lebih matang dalam perencanaan penganggaran, termasuk lebih memprioritaskan untuk kepentingan masyarakat dan pro rakyat yang menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya,” ujarnya kepada Radar, Jumat (8/5).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hakim Zaman mengatakan, pada prinsipnya LKPJ Bupati Taskimalaya Tahun 2019 memang masih banyak yang perlu dievaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah.

“Masih banyak skala prioritas yang masih harus diperjuangkan pada sisa masa jabatan kepala daerah saat ini. Khususnya yang jadi sorotan Komisi II mengenai relokasi Pasar Singaparna, prioritas mendesak karena untuk kebutuhan masyarakat,” kata Hakim.

Di sisi lain, kata Hakim, dewan cukup menyayangkan anggaran Rp 15 miliar dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jabar tidak dimanfaatkan untuk pematangan lahan relokasi Pasar Singaparna.

Akhirnya tidak bisa diserap dan pemerintah daerah tidak bisa memberikan dana pendampingan sehingga ditarik lagi anggaran ke provinsi.

Adapun soal pengadaan alat audio dan kendaran dinas, tambah Hakim, secara kebutuhan memang bukan hal yang lebih urgen dan mendesak, tapi untuk pemenuhan fasilitas pejabat.

“Maksudnya, keberpihakkan anggaran ke depan harus lebih dialokasikan untuk kebutuhan rakyat. Harus dirasakan langsung seperti infrastruktur maupun keberadaan pasar induk, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan,” tambah dia.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya Aang Budiana menyoroti dalam konteks pembatalan pengadaan sarung yang dialihkan oleh bupati ke penanganan Covid-19, secara umum sepakat dialihkan, tapi alangkah baiknya juga diatur teknis pembagiannya terhadap masyarakat yang terdampak langsung virus corona.

Kemudian, kata Aang, kaitan dengan pengadaan audio memang sudah memenuhi kebutuhan dan usulan menurut eksekutif dengan angka anggaran yang cukup besar, termasuk pengadaan kendaraan dinas juga cukup besar.

Baca juga : Bupati Pangandaran Deg-Degan, Minta Kota-Kabupaten se-Jabar Kompak Hadapi Pemudik

“Artinya kepentingan pemerintah mengakomodir kinerja para pejabatnya yang dengan jumlah anggaran besar. Jumlah tidak dipermasalahkan selama sesuai aturan, yang dipertanyakan keterbukaan dalam pelaksanaannya,” ujar Aang.

Ke depan, lanjut dia, baik legislatif maupun eksekutif mewakili pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program harus adanya koordinasi yang searah dan secara proporsional melaksanakan program yang dirasakan oleh masyarakat. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.