Soal Revitalisasi Situ Buaya Putih, Kejari Banjar Beri Waktu BBWS

120
0
Cecep herdi / radar tasikmalaya
PENJELASAN. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi saat diwawancara belum lama ini. Dia mengimbau perbaikan kerusakan segera dilakukan. Cecep herdi / radar tasikmalaya

BANJAR – Kejaksaan Negeri Kota Banjar belum melangkah lebih jauh terkait proyek revitalisasi Situ Buaya Putih di markas Yonif Raider 323/Buaya Putih (BP).

Sebab masa pekerjaan proyek masih dalam tahap pemeliharaan. Kejaksaan pun memberikan kesempatan kepada pihak BBWS Citanduy dan pelaksana proyek untuk memperbaiki sarana yang rusak.

“Ini berawal dari pengaduan, kemudian ditindaklanjuti oleh kami dengan meninjau langsung ke lokasi revitalisasi tersebut. Namun setelah kami cek, dalam kontrak kerjanya ternyata masih berlangsung masa pemeliharaan hingga 25 Juni 2020. Sehingga kami belum bisa mendalami lebih jauh tentang pekerjaan itu,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Gunadi di ruang kerjanya Rabu (13/5).

Meski masih dalam masa perbaikan, pihaknya tetap meminta BBWS Citanduy melalui penyedia jasanya memperbaiki seluruh kerusakan dan menyempurnakan pembangunan yang belum selesai hingga masa pemeliharaan selesai.

“Kami sudah menyampaikan bahwa masih ada jangka waktu satu bulan untuk melakukan perbaikan sebelum masa pemeliharaan selesai. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan revitalisasi Situ Buaya Putih itu sesui rencana dan layak untuk diserahkan,” kata Gunadi.

Baca Juga : Kisruh Data Penerima, Bansos dari Pemprov di Kota Banjar Hanya Tersalurkan 752 dari 2.147 Paket

Pihaknya mengimbau supaya revitalisasi yang didanai dari anggaran negara itu tidak sia-sia. Harus memiliki manfaat dan sesuai dengan rencana awal.

“Kaitan dengan masalah tersebut kami mengimbau pihak pelaksana agar mengerjakan perbaikan secepatnya sesuai dengan kontrak supaya bermanfaat bagi pembangunan,” jelasnya.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kota Banjar Jonathan Suranta Martua menambahkan hasil pengecekan di lokasi memang terjadi beberapa kerusakan, di antaranya paving blok jogging track tanah timbunannya amblas, begitu juga dengan jembatan kecil tomboknya jebol. Namun saat pengecekan di lokasi ada tukang bangunan yang sedang mengerjakan perbaikan.

“Saat itu PPK yang kita ajak untuk melihat lokasi revitalisasi itu didampingi dari pihak Raider 323. Penyedia jasanya ada, tapi datangnya telat pas kita sudah hampir selesai. Dia (pihak ketiga) baru nongol. Intinya, hasil monitor ke lokasi belum ke temuan penyimpangan dan sebagainya karena secara aturan juga harus selesai masa pemeliharaan baru bisa dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi,” ungkap dia.

Ia menjelaskan BBWS Citanduy beralasan terjadi kerusakan beberapa sarana itu karena faktor alam. Namun pihaknya tetap menyarankan supaya pihak penyedia jasa bertanggungjawab untuk memperbaikinya.

“Pekerjaan itu dimulai pada 20 Mei 2019 sampai 25 Desember 2019 atau 266 hari kalender dengan anggaran dari APBN senilai Rp 1,6 miliar lebih. Saat ini masih berjalan masa pemeliharaan sampai 25 Juni 2020 atau 180 hari kalender masa pemeliharaannya,” tuturnya.

Baca Juga : Warga Kota Banjar Harus Lapor Jika tak Dapat Bansos Covid-19

Sementara itu, pemerhati pemerintahan Sidik Firmadi mendukung upaya kejaksaan untuk mendalami proyek revitalisasi tersebut.

“Saya sangat mendukung, karena setiap proyek-proyek pembangunan sudah sepatutnya diawasi agar tidak menyebabkan kerugian negara. Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam hal ini harus melakukan penyelidikan secara komprehensif, lakukanlah pemanggilan dan pemeriksaan kepada setiap orang yang terlibat dan mengetahui proyek tersebut, hal itu menjadi penting agar segera dapat diketahui benang merahnya jika nanti setelah masa pemeliharaan selesai,” katanya.

Kemudian jika memang terbukti bersalah, maka pihak-pihak yang terlibat harus dituntut dan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Kemudian Kejaksaan Negeri Kota Banjar juga bisa membuat sebuah re­ko­mendasi pihak ketiga atau kontraktor mana yang harus di-blacklist agar tidak mendapat proyek lagi di wilayah Kota Banjar.

“Hal itu menjadi penting agar muncul efek jera, sehingga ke depan tidak ada lagi pihak ketiga atau kontraktor yang nakal. Kekesalan dan protes dari pihak Raider sendiri sudah menjadi bukti adanya ketidakberesan di pi­hak pelaksana pro­yeknya atau pe­ru­saahan pemenang le­lang,” ujarnya. (cep)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.