Soal Rotasi Pejabat, Komisi I DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan

107
1
istimewa. PELANTIKAN. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih saat mengambil sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Baperjakat menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi pejabat sudah sesuai Anjab ABK.
istimewa. PELANTIKAN. Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih saat mengambil sumpah jabatan beberapa waktu lalu. Baperjakat menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dan promosi pejabat sudah sesuai Anjab ABK.

BANJAR – Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar Dalijo akan menanyakan perihal polemik rotasi mutasi dan promosi pejabat ASN di lingkup Pemerintah Kota Banjar kepada Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dalam rapat dengan mitra kerja. Komisi I mengagendakan rapat dengan mitra kerja mulai Kamis (4/8), salah satunya dengan BKPPD Kota Banjar.

“Nanti pas rapat kerja akan saya tanyakan soal polemik ini, karena sejauh ini kami juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Hanya mendengar saja diluaran bahwa persoalan ini sedang ramai menjadi perbincangan. Katanya ada saudara pejabat yang naik jabatan dan melangkahi seniornya,” kata Dalijo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (2/8).

Ia mengakui secara kelembagaan belum menerima aspirasi atau pengaduan secara legal. Namun pihaknya tetap akan mengonfirmasi kepada BKPPD apa yang terjadi.

“Pasti akan kita tanyakan nanti dan akan saya jelaskan di publik setelah kita rapat nanti. Rapat itu juga agendanya untuk pembahasan anggaran tahun 2021 bersama mitra kerja komisi I,” katanya.

Baca juga : Satu Santri di Kota Banjar Kembali Positif Covid-19

Ia berharap polemik ini tidak ditunggangi kepentingan politik. “Saya sudah komunikasi dengan yang bersangkutan (pejabat, Red), justru dia melarang Baperjakat untuk mempromosikan saudaranya menjadi kepala bidang. Saya kira ini jebakan politik saja,” kata Dalijo.

Loading...

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar H Sudarsono meminta Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengevaluasi kembali hasil rotasi yang digelar pada Senin (24/8) tersebut.

“Saya ingin menyikapi soal rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemkot Banjar terhadap pejabat ASN. Berkaitan dengan rotasi dan mutasi tersebut, ke depan harus ada perbaikan karena kepegawaian tidak mengikuti daftar urut kepangkatan (DUK), sehingga banyak terjadi kejanggalan di lapangan,” pinta Sudarsono kepada Baperjakat dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Banjar, Selasa (1/9).

Baca juga : Ada 36 Titik Rawan Kekeringan di Kota Banjar

Baperjakat tingkat kota harus mengkaji ulang atas kebijakan yang sudah diputuskan dalam merotasi dan mengangkat pegawai. Jangan sampai, dampak dari keputusan itu malah mengganggu kinerja dalam melayani masyarakat.

“Maka untuk itu perlu dikaji ulang oleh Baperjakat agar proses rotasi dan mutasi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kondusivitas dan kinerja yang baik,” tegasnya. (cep)

Loading...
loading...

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.