Abdul Kodir Baru Diberhentikan Sementara

Soal Sekda di Tangan Ade

153
0
radartasikmalaya.com
ilustrasi kursi pejabat
Loading...

SINGAPARNA – Soal pengisian jabatan sekretaris daerah (sekda), semuanya tergantung kebijakan Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto. Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sumanang MSi kepada Radar, Jumat (29/3).

Ade mengaku belum bisa bicara banyak soal status Abdul Kodir. Termasuk soal pengisian jabatan definitif melalui jalur open bidding. “Soal sekda kebijakannya ada di bupati. BKD hanya menjalankan tugas dan mekanisme ketika harus melaksanakan seleksi terbuka dari pimpinan,” ujarnya.

Selain itu, status Abdul Kodir setelah ditetapkan tersangka pun baru diberhentikan sementara, belum sepenuhnya. Karena, proses kasusnya masih berjalan dan menunggu inkrah. “Soal pemberhentian sekda seperti apa, saya konfirmasi dulu kepada pimpinan, nanti saya informasikan ya,” paparnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Ir Zaenal Purkon MSi menambahkan Abdul Kodir statusnya masih menjabat sekretaris daerah. Karena baru diberhentikan sementara.

“Pak Kodir itu masih di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagai ASN, karena kekosongannya masih di jabat oleh Pelaksana harian (Plh), berarti dia statusnya masih selaku sekda,” paparnya.

Loading...

Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah jangan terlalu lama membiarkan jabatan sekretaris daerah (sekda) kosong. Karena, jabatan tersebut sangat strategis dalam berjalannya roda pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan nota komisi kepada pemerintah daerah untuk segera mengisi kekosongan panglima ASN ini. “Jangan menunggu inkrah, karena sudah jelas terjerat kasus korupsi dan sedang menjalani sidang,” ujarnya kepada Radar, Kamis (28/3).

Jelas Basuki, kasus yang menimpa Abdul Kodir adalah delik khusus atau tindak pidana kejahatan khusus. Dalam aturan ASN, apabila pegawai negeri sipil terjerat kasus korupsi, yang bersangkutan bisa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga, dalam aturan kali ini tidak perlu menunggu dulu inkrah.

Kata dia, dalam pengisian jabatan sekda butuh good will kepala daerah. Karena, yang akan menggunakan panglima ASN ini adalah bupati. “Tinggal politik will saja dari kepala daerah soal jabatan sekda ini. Kalau didiamkan terus seperti ini, kepastian sekda diberhentikan atau belum termasuk pengisian kekosongan tidak jelas dan saya malah curiga,” tambahnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.