Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.3%

20.3%

8.1%

67.3%

Soal THR, Disnaker Kabupaten Tasik Minta Pengusaha Berdialog dengan Pekerja

236
0

TASIK – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.

Kedatangan mereka salah satunya meminta kepada Dinas terkait untuk mendukung mereka dalam menerima Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 dari perusahaan tempat mereka berkerja.

Deni Hendra Komara, Ketus SBSI 1992 Priangan Timur mengatakan, para pekerja ingin masalah THR dapat dibayarkan secara utuh tanpa dicicil.

Sebab, ada beberapa perusahaan yang menyatakan, bahwa untuk pembayaran THR akan dilakukan secara dicicil.

“Kami sangat keberatan dan itu baru keputusan sepihak dari management perusahaan. Langkah kami akan mengajukan perundingan baik secara bipartit maupun mediasi, sebagaimana diatur UU NO 2 THN 2004 tentang PPHI,” ujarnya kepada Radar, Rabu (6/5).

Deni mengaku sangat kecewa atas sikap dan keputusan pemerintah yang sama sekali tidak ada pedulinya terhadap buruh.

Di tengah badai covid-19, buruh malah di suguhin aturan-aturan yang tidak berpihak dan melindungi para buruh.

Menurutnya, pihak perusahaan mengambil kebijakan THR dengan dicicil bukan tanpa dasar.

Menaker telah mengeluarkan SE yang memperbolehkan pembayaran THR dengan dicicil. “Ini yang paling kami sesalkan,” kata dia.

Sementara itu, Sjafrudin Korompot Kabid Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, menanggapi hal tersebut.

Kata dia, THR itu merupakan hak dari para pekerja dan secara normatif itu harus dibagikan satu minggu sebelum lebaran.

“Namun dengan kondisi saat ini dampak covid-19, mereka para pekerja tidak mau dicicil dan tidak mau ditangguhkan dan memang THR itu kan harus tersampaikan karena menyangkut daya beli mereka untuk hari raya,” ujarnya.

Pihaknya ujar Sjafrudin, akan menyampaikan surat kepada pihak perusahaan yang terindikasi akan menangguhkan atau mencicil agar dibayarkan seminggu sebelum hari raya.

Ataupun dengan alasan ketidakmampuan, maka transparansi saja pihak perusahaan itu berdialog dengan para pekerja melalui SBSI.

Terang dia, ada satu perusahaan yang mengadu kepada Dinas Tenaga Kerja melalui bidang Tenaga Kerja terkait THR.

Kemungkinan perusahaan itu tidak bisa membayarkan THR secara sekaligus pada waktunya, artinya satu minggu sebelum lebaran.

“Jadi mau bagaimana saya bilang ? pihak perusahaan tersebut mengaku akan mencicil. Cicilnya sampai kapan ? Bilangnya sampai bulan Desember. Tapi kalau dibayar sampai Desember, itu bukan tunjangan hari raya namanya,” kata dia.

Kalaupun mau dicicil, ujar dia, kemungkinan asal lunas sebelum lebaran. Itu sudah maksimal, namun perusahaan itu akan mikir-mikir terlebih dahulu.

Nanti kata dia, akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja.

Sanksinya dikeluarkan oleh pihak pengawasan tenaga kerja Provinsi Jawa Barat, ada nota pemeriksaan.

Apakah sanksinya secara administratif atau teguran atau dibekukan bahkan ditutup.

Tapi kalau ditutup kan jadi masalah lagi banyak yang menganggur, namun minimal ini antara aturan dengan kebijakan dipadukan.

“Saya menerima informasi dari SBSI 1992 dengan pihak perusahaan sudah ada komunikasi, namun ternyata deadlock. Jadi dari perusahaan tetap pada pendirian ingin menangguhkan atau mencicil, sementara pekerja tidak mau,” kata dia.

Sjafrudin menjelaskan, pihak perusahaan memberikan alasan bahwa perusahaannya itu merugi akibat dari covid-19 ini ekspor atau buyernya berkurang.

Sehingga tingkat produktivitas dan hasil jualnya juga tidak seimbang bahkan tidak sampai.

Saat ini pihaknya akan memberikan surat pemberitahuan penerapan aturan dalam suasana pandemi covid-19 ini.

Bagaimana penerapannya, nantinya surat akan dilayangkan ke pihak perusahaan terkait norma-norma yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan.

Khususnya pemberian THR, kalaupun terjadi ketidakmampuan dari pihak perusahaan, pihaknya akan berusaha untuk mengadakan dialog secara langsung ke pihak perusahaan atau manajemen.

“Saya akan coba rundingkan dengan pihak pekerja atau mengadakan dialog mudah-mudahan nanti terjadi kesepakatan. Namun jika tidak terjadi kesepakatan, maka akan terus berlanjut terus masalah ini bisa-bisa sampai ke pengadilan industrial,” ucapnya.

Sjafrudin mengaku, masih melihat sanksi hukumnya seperti gimana, baik pidana maupun perdata nya.

Jadi mungkin akan melihat dari dua sudut sanksi, yang pertama sanksi administratif dan yang kedua sanksi pidana dan perdata nya

“Kami mendukung para buruh untuk mendapatkan hak normatifnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu sesuai dengan situasi sekarang dengan mereka tidak mendapatkan THR daya beli mereka menurun,” kata dia menambahkan.

(radika robi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.