Soal Wabup, Ade Belum Bisa Saklek, Tunggu Arahan DPP, Usulkan Nama dari PAN dan PKS

56
0
JELASKAN. Koordinator Tim Lima PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya H Aef Syaripudin diwawancara di ruang badan kehormatan DPRD, kemarin. (Diki Setiawan/radartasikmalaya.com)

TASIK – PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pengurus DPP, menyikapi kosongnya kursi Wakil Bupati (Wabup) Tasikmalaya.

Hal ini ditegaskan Koordinator Tim Lima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya H Aef Syarifudin. Menurutnya, dalam waktu dekat ini akan menyampaikan persoalan posisi wabup ke DPP PDI Perjuangan.

“Minggu ini kita konsultasi dengan DPP, supaya DPP memberikan arahan dan masukan,” ujarnya yang ditemui Radar di Ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (15/5).

Dalam konsultasi nanti, kata Aef, pihaknya pun akan menyampaikan nama calon wakil bupati yang diusulkan PAN dan PKS sebagai mitra koalisi. ”Ya nama-nama (cawabup, Red) yang sudah mengemuka akan kita koordinasi dengan DPP,” terangnya.

Aef menjelaskan dibentuknya Tim Lima DPC PDI Perjuangan bertugas khusus membahas posisi cawabup pendamping Ade Sugianto. “Kita (tim lima) dibentuk karena mendapat mandat dari DPC dan Bupati Tasikmalaya,” paparnya.

Tim lima tersebut, kata dia, terdiri dari dirinya sebagai koordinator. Dengan anggota semua kader PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya seperti Demi Hamzah, Lukman Gunawan, Ai Aisyah dan Ucu Subandri. “Dan wewenang tim lima, hanya dalam hal teknis baik pembahasan termasuk konsultasi ke DPP,” tuturnya.

Sehingga, tambah Aef, tim lima tidak memiliki kewenangan ke ranah kebijakan atau keputusan politis dalam menentukan posisi wabup. ”Untuk keputusan akhir siapa yang dipilih, tetap ada di ketua DPC (Ade Sugianto),” terangnya.

Aef menambahkan belum diisinya jabatan wabup ini, karena sebelumnya lebih terkonsentrasi pada Pemilu 2019. “Waktu itu, kita diperintahkan pimpinan DPC PDI Perjuangan untuk tidak membahas dulu soal wakil bupati. Supaya fokus terhadap pileg dan pilpres,” ungkapnya.

Sejauh ini, sambung Aef, Ade Sugianto belum memberikan sinyal atau jawaban ke tim lima soal memilih wakil atau tidak. Termasuk jika memilih wakil bupati akan memilih siapa.

“Ketua DPC ingin tim lima konsultasi dulu ke DPP. Saya kira bukan persoalan ingin dan tidak ingin ada wakil bupati. Yang jelas, PDI-Perjuangan ingin menjalankan aturan dan amanat undang-undang,” jelasnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya H Demi Hamzah Rahadian SH MH mengungkapkan kewenangan yang bisa menjawab soal jabatan wabup, sepenuhnya berada di tangan Ketua DPC PDI Perjuangan Ade Sugianto.

”Yang jelas kami sudah bahas, adapun soal akan diisi atau tidaknya, silahkan tanyakan ke bupati atau ketua DPC langsung. Semua keputusan di ketua DPC PDI Perjuangan sekarang, Intinya kami sudah membentuk tim,” kata Demi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya Daud Rifai mengungkapkan PAN menagih janji PDI-Perjuangan yang rencananya akan membahas pengisian jabatan wakil bupati.

“Bukan berharap lagi itu (pengisian wabup, Red), kita akan menagih janji. Karena awalnya ada informasi bahwa soal wakil bupati akan dibicarakan serius usai Pileg dan Pilpres,” kata Daud kepada Radar, Selasa (14/5).

Menurutnya, sejak Pemilu 2019 selesai, belum ada informasi atau komunikasi lanjutan baik dari Ade Sugianto maupun PDI Perjuangan. “Kita tunggu niat baik Pak Ade dan PDI Perjuangan terhadap parpol pengusung,” tuturnya.

Untuk itu, kata Daud, dalam waktu dekat PAN akan mengirimkan surat kepada Ade Sugianto dan PDI Perjuangan terkait masalah pengisian wabup.

”Kita akan pertanyakan dan minta jawaban dari yang bersangkutan. Jangan sampai terkesan digantung (tidak jelas, Red), “ tuturnya.

Ketika ditanya siapa cawabup yang akan diusung PAN? dengan tegas Daud menjawab yakni Ketua KPPW PAN Jawa Barat Deni Sagara. ”Kita tetap usulkan Deni, karena memang beliau yang layak diusung PAN,” tuturnya.

Apalagi, kata Daud, Deni Sagara telah mendapatkan mandat dan restu dari DPP PAN untuk mengisi kekosongan wabup di Kabupaten Tasikmalaya. “Beliau (Deni) sudah ditunjuk dan diberi SK DPP PAN mengisi cawabup,” terangnya.

Daud menegaskan apabila usulan pengisian cawabup tidak digubris Ade Sugianto dan PDI Perjuangan. Pihaknya siap mengubah arah koalisi di Pilkada 2020.

”Sebelum Pemilu 2019, PDI Perjuangan menginformasikan akan membentuk tim lima di PDI Perjuangan, yang khusus membahas soal pengisian wabup,” paparnya.

Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya Dadi Supriadi menjelaskan soal pengusungan calon wakil bupati sudah menjadi hak partai pengusung mengusulkan nama calon.

Selain menjadi hak, dalam undang-undang tentang pemilihan kepala daerah pun telah diatur. Jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan harus diisi.

“Tentu kami menagih (pengisian wabup, Red), sebab menjadi hak parpol pengusung,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Menurutnya, PKS menginginkan jatah wabup yang lowong harus diisi. Apalagi janji dari PDI Perjuangan akan dibahas dan diisi setelah Pemilu 2019 selesai.

“Untuk siapa nama calon yang diusung PKS sedang kami dikaji lagi. Sebab cawabup (Tetep Abdul Latip, Red) sebelumnya terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat,” paparnya.

Dadi mengungkapkan PKS akan tetap mengusulkan cawabup dengan mengubah calon yang disodorkan seperti Ketua Daerah Dakwah DPW PKS Jawa Barat H Heri Ahmadi. “Kemungkinan apapun bisa terjadi, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan tersebut,” paparnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.