Tak Ada Perwakilan Eksekutif, Rapat Paripurna Dibatalkan

Soal Wabup, Terserah Partai Pengusung

51
0

SINGAPARNA – Bupati Tasikmalaya H Ade Sugianto menyerahkan semua mekanisme pengisian wakil bupati (wabup) pada sisa jabatan ini kepada partai politik pengusung dan DPRD.

“Saya sepenuhnya menyerahkan kewenangan soal pengusulan calon wakil bupati kepada partai politik pengusung PAN dan PKS. Kewenangannya ada di partai politik. Kita menunggu, kalau bupati tidak memiliki daya tawar, ini yang memiliki daya tawar sesuai aturan adalah partai politik (pengusung, Red),” ujarnya kepada Radar, Sabtu (9/2).

Selain itu, mekanisme selanjutnya pun diserahkan juga sepenuhnya kepada DPRD untuk memilihnya secara objektif calon wakil bupati yang diusulkan oleh partai pengusung.

“Saya apresiasi langkah partai pengusung (PKS) yang sudah mempublikasikan cawabupnya untuk diusung dan diusulkan ke DPRD. Kalau bupati sifatnya sami’na wa atho’na. Nanti partai yang mengajukan hal tersebut (wakil bupati, Red),” katanya.

Ade mengaku belum membaca surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang dorongan untuk segera mengisi jabatan wakil bupati.

“Belum, saya belum baca (rekomendasi provinsi, Red). Intinya saya kembalikan sekali lagi kepada mekanisme dan urusan partai pengusung dalam pengajuan cawabup. Yang jelas kriterianya punya niat baik, bernafas dengan baik, artinya sehat. Mudah-mudahan warga Tasikmalaya. Punya keimanan yang kuat, komitmen yang kuat dan mampu memimpin keluarga,” harapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat mengharapkan pengisian wakil bupati segera dilakukan. Karena, peran orang nomor dua di kabupaten ini akan sangat penting dalam menunjang kinerja pemerintahan. “Sekarang rapat paripurna yang sudah diagendakan harus batal karena bupati tidak hadir. Jadi di sini peran wakil ini sangat penting. Ketika bupati tidak bisa hadir bisa wakil bupati yang menghadirinya,” bebernya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST menambahkan ada beberapa agenda dalam rapat paripurna ini yang harus dibatalkan. Di antaranya tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat buah ranperda, tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap tanggapan atau jawaban bupati tentang ranperda usulan insiatif DPRD tentang penyelenggaraan pendidikan batal dilaksanakan.

“Ya jadinya paripurna batal karena bupati tak hadir. Kami merasa kecewa, karena paripurna ini harus dibatalkan. Anggota dewan dari semua fraksi sudah hadir, ini dari eksekutif tidak ada yang hadir, termasuk pelaksana harian sekretaris daerah,” keluhnya.

Maka dari itu, kata Ami, keberadaan wakil ini sangat penting sekali untuk momen-momen seperti ini. Sehingga, ketika bupati tidak bisa hadir, ada wakil bupati yang menggantikannya dan tak sampai membatalkan agenda.

Saat dikonfirmasi kepada Pelaksana harian (Plh) Sekda Kabupaten Tasikmalaya Iin Aminudin terkait tidak hadirnya perwakilan eksekutif yang mengakibatkan rapat paripurna dibatalkan, melalui sambungan teleponnya belum memberikan jawaban. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.