SOTK Baru, Kemendagri Setujui Usulan Pemkot Tasik

105
0
Drs H Ivan Dicksan
Loading...

BUNGURSARI – Pengukuhan pejabat pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru tak lama lagi akan dilaksanakan. Sebab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyetujui pengajuan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Drs H Ivan Dicksan menyebutkan pihaknya sudah mendapat lampu hijau dari Mendagri. Pengukuhan para pejabat sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

“Alhamdulillah sudah disetujui,” ujarnya kepada Radar, Selasa (19/1).

Hal itu berkat upaya jemput bola yang dilakukan Pemkot ke Kantor Mendagri. Ditambah lagi upaya Plt Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf yang melakukan komunikasi secara langsung dengan Dirjen Kemendagri. “Jadi mereka sudah paham juga kondisinya,” tutur Ivan memaparkan.

Baca juga : IRT Pengendara Motor Tewas Diseruduk Grandmax di Manonjaya Tasik

loading...

Kendala dari rekomendasi itu, kata dia, dikarenakan aturan batasan kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tasikmalaya. Namun aturan itu merupakan UU bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. “Sementara Kota Tasik kan situasinya bukan menjelang Pilkada,” terangnya.

Maka dari itu, pihaknya berupaya mengingatkan bahwa status Plt Wali Kota Tasikmalaya bukan karena akan dilaksanakan Pilkada. Sehingga tidak akan menyalahi aturan ketika melakukan pengukuhan. “Dokumen yang masuk kan dari berbagai daerah, jadi perlu kita ingatkan,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap perlu menunggu kelengkapan dokumen rekomendasi yang ditandatangani Mendagri. Pihaknya tidak ingin melakukan pengukuhan sebelum persetujuan itu tercantum dalam dokumen resmi. “Karena itu menjadi dasar kita melakukan pengukuhan,” katanya.

H Ivan berharap rekomendasi secara formal bisa diterima Minggu ini. Supaya APBD 2021 segera digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara maksimal.

“Target kita sebelum habis Januari sudah bisa dilaksanakan,” tuturnya.Menurutnya, saat ini pemerintah pusat mendorong daerah-daerah melakukan pemulihan ekonomi. Ketika pengukuhan pejabat tertunda terus, maka upaya itu pun sulit dilaksanakan.

“Karena pemulihan ekonomi kan juga perlu menggunakan anggaran,” pungkasnya. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.