SOTK Baru Kota Tasik tak Dikukuhkan, Dana APBD 2021 Mandek

111
0
radartasikmalaya
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Tasikmalaya mengikuti apel gabungan, Senin (4/1). Diskominfo Kota Tasikmalaya
Loading...

BUNGURSARI – Meskipun tahun 2021 sudah memasuki hari ke-5, namun Pemerintah Kota Tasikmalaya belum bisa menggunakan APBD. Pasalnya, pegawai pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru belum dikukuhkan.

Sebagaimana yang digarap oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2020 kemarin, tahun ini Pemkot mulai menerapkan SOTK baru. Terdapat beberapa perubahan yang nomenklatur organisasi di beberapa Organisasi perangkat Daerah (OPD).

Hal itu diakui Sekda Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan yang mengaku saat ini SOTK baru sudah harus berjalan. Namun perlu ada pengukuhan pejabat dan pegawai sesuai dengan perubahan yang terjadi. “Meskipun sekadar pengukuhan, tapi itu harus dilakukan,” ungkapnya kepada Radar, Senin (4/1).

Baca juga : 2021, Pemkab Garut Fokus Tangani Covid-19

Namun demikian, hal itu belum bisa dilaksanakan karena rekomendasi dari Kemendagri belum turun. Pihaknya belum bisa memastikan waktunya, namun diharapkan sesegera mungkin dilaksanakan. “Kami pun masih menunggu rekomendasi dari Mendagri,” katanya.

Loading...

Disinggung soal kendala dari Pemkot, sejauh ini semua berjalan sebagaimana mestinya. Walau pihaknya sempat kewalahan ketika beberapa pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terserang Covid-19.

“Tapi sebagian sudah mulai sembuh, tinggal beberapa lagi,” ujarnya.

Pengukuhan akan dilaksanakan sekaligus dengan pergeseran tugas beberapa pegawai di lingkungan Pemkot Tasikmalaya. Hal itu berkenaan dengan pengisian jabatan yang kosong. “Karena ada jabatan-jabatan kosong yang harus diisi,” katanya.

Efek dari belum dilaksana­kannya pengukuhan, ka­­ta Ivan, Pemkot pun belum berani meng­gunakan anggaran pada APBD 2021. Sehingga masing-masing OPD yang belum bisa melaksanakan programnya.

“Kita minta kepada dinas-dinas juga untuk tahan dulu untuk tidak mengeluarkan anggaran,” katanya.

Dijelaskannya, penggunaan APBD melibatkan peran Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Mengingat pengukuhan PPA di SOTK baru belum dikukuhkan, maka dikhawatirkan bisa men­jadi masalah.

“Pejabat peng­guna anggarannya kan be­lum dikukuhkan,” terangnya.

Disinggung apabila kondisi ini terus berlarut, pihaknya meyakini pemerintah pusat pun ada solusi. Karena bagaimana pun roda pemerintahan tidak bisa berjalan tanpa anggaran. “Maka dari itu, upaya koordinasi dengan provinsi dan mendagri kita tempuh terus,” katanya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.