SOTK Baru Pemkot Tasik Lambat, Yusuf Diminta Tegas..

61
0
SALING SAPA. Ketua LAKIP Ir Taufiq Rahman SE bercengkrama dengan Asda H Asep Goparulloh usai audiensi dengan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya terkait lambatnya pelantikan SOTK, di ruang rapat paripurna, Selasa (9/2/2021). Firgiawan/Radar Tasikmalaya
SALING SAPA. Ketua LAKIP Ir Taufiq Rahman SE bercengkrama dengan Asda H Asep Goparulloh usai audiensi dengan Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya terkait lambatnya pelantikan SOTK, di ruang rapat paripurna, Selasa (9/2/2021). Firgiawan/Radar Tasikmalaya
Loading...

INDIHIANG – Polemik lambatnya pengukuhan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemkot Tasikmalaya, menjadi perhatian sejumlah pihak.

Terutama masyarakat yang sudah jengah dengan ketidakpastian sejumlah layanan pemerintah yang terkesan mandek, karena para pejabatnya tak kunjung dilantik.

Ketua Lembaga Advokasi Kebijakan dan Informasi Publik (Lakip) Ir Taufiq Rahman SH CPCLE mengatakan keterlambatan pengukuhan SOTK baru merupakan wujud kegagalan Pemkot dalam menjalankan amanat Perda.

Di mana, sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan SOTK, diamanatkan selambat-lambatnya awal Januari 2021, SOTK baru harus sudah dikukuhkan.

“Sekarang kita lihat saja, ini sudah mau masuk pertengahan Februari. Pimpinan di Pemkot beserta jajarannya sudah gagal karena tak juga kunjung melaksanakan pengukuhan,” tegas Taufiq kepada wartawan usai audiensi di ruang rapat paripurna, Selasa (9/2/2021).

loading...

Ia menyayangkan Pemkot tidak melakukan antisipasi, sebagaimana adanya Perwalkot tentang Mitigasi Risiko. Bahwa risiko keterlambatan harus menjadi bagian yang diperhitungkan, apalagi berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan.

“Kenapa surat usulan pengukuhan baru dikirim Desember, kan dari November bisa disampaikan apalagi Perda SOTK baru juga tidak selesai di penghujung 2020,” keluh tokoh advokat tersebut.

Baca juga : PPKM Tingkat RT di Kota Tasik, Begini Kata Yusuf..

Di saat kondisi sejumlah layanan publik tersendat akan hal tersebut, kata dia, alih-alih data usulan rencana pengukuhan bocor ke permukaan dan dikonsumsi khalayak ramai. Alhasil, psikologis pegawai di level teknis semakin terguncang dan menjadi kegaduhan di sela ketidakpastian waktu pelantikan.

“Kita kroscek itu, tadi keterangan dari Pemkot ternyata benar suratnya valid dan terjadi kebocoran. Karena terlalu lama pelantikan berlarut, ada data bocor, menambah persoalan. Mana yang dilantik parsial, tidak keseluruhannya 850 pegawai Pemkot,” katanya.

Taufiq menganalisa muara dari sejumlah persoalan yang muncul, lantaran tidak tegasnya pucuk pimpinan di Pemkot. Sebagai pemegang kewenangan dalam menentukan kebijakan di kondisi krisis dan mendesak sehingga pelayanan publik terganggu.

“Kenapa bisa terlambat untuk level setingkat pejabat pemegang kewenangan di Pemkot, malah tidak segera ambil keputusan. Apakah ada bargaining dengan pemilihan orang dalam pengukuhan, atau apa? Kalau ada, tolong jangan sampai korbankan kepentingan publik,” tutur Taufiq.

“Kalau tidak ada kepentingan semacam itu, kenapa telat? Plt wali kota harusnya tegas jangan seolah terlalu hati-hati dan khawatir melabrak ini itu. Ingat, ia diberi kewenangan penuh secara undang-undang, kemudian hukum tertinggi adalah kepentingan rakyat yang menjadi legal standingnya dalam menentukan kebijakan strategis,” sambung dia memaparkan.

Kalau pun Plt wali kota ragu, dia menyarankan untuk duduk bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berdiskusi kaitan kondisi saat ini. Apabila diperlukan, sekalian melakukan audiensi terhadap Pemerintah Pusat menjelaskan kondisi daerah akibat kemandekan pengukuhan. “Intinya harus ada good will, sense of crisis dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kota Tasikmalaya H Asep Goparulloh menuturkan pihaknya belum bisa memastikan kapan pengukuhan akan terlaksana.

Sebab, sampai pekan ini belum menerima informasi dan jawaban dari pusat atas usulan Pemkot. Disinggung berkaitan kebocoran data rencana pengukuhan SOTK baru, Asep enggan berkomentar dan menyarankan mewawancarai pejabat lain.

“Surat sudah disampaikan pada 28 Januari dalam perubahan pengusulan SOTK. Sampai sekarang belum ada informasi, namun Kemendagri kan sudah jelas, berdasarkan adanya perubahan nomenklatur dan pengisian kekosongan serta lain sebagainya sehingga kondisi seperti ini,” papar Asep. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.