Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

4.1%

19.7%

8.1%

68.1%

SPP tak Lunas, Ijazah Siswa SMAN 18 Garut Tertahan, Ini Kata Sekolah..

361
0
Oyi Supriatna

KARANGPAWITAN – Reza Subagja (18), siswa lulusan SMA Negeri 18 Garut tidak bisa mengambil ijazah kelulusannya. Diduga itu terjadi karena uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama delapan bulan dan uang perpisahan, dengan total Rp 2 juta belum dibayarkan.

“Anak saya lulus tahun ini, tapi ijazahnya belum bisa diambil karena belum bisa bayar tunggakan ke sekolah sebesar Rp 2 juta,” ujar Oyi Supriatna (52), ayah Reza kepada wartawan saat ditemui di teras rumah adiknya di Kampung Cireundeu Sipah Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Senin (6/7).

Baca juga : PHRI Garut Beri Diskon Hotel & Restauran untuk Wisatawan

Dirinya tidak bisa melunasi tunggakan itu karena saat ini sedang sakit, pandangannya sudah kabur. Sehingga tidak bisa lagi mencari uang membayar tunggakan ke sekolah.

“Saya hampir pinjam ke rentenir karena ingin ambil bukti kelulusan anak saya. Tapi saya berpikir lagi dari mana uang untuk bayar ke rentenir,” ujarnya.

Oyi juga sempat akan menjual warisan milik istrinya berupa sebidang kebun untuk menebus ijazah anaknya. Namun hal itu juga urung dilakukan. Pasalnya kebun itu jadi harta satu-satunya yang dimiliki.

“Istri cuma kerja ngobras. Saya sudah tidak bisa kerja karena sudah kabur penglihatan. Makan sehari-hari saja seadanya,” ucapnya.

Dede Sumarni, ibu Reza mengaku setelah ijazah anaknya tidak bisa diambil, dirinya bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) Godog pergi ke sekolah untuk mencoba mengambil ijazah. Rencananya, jika ijazah bisa diambil, Reza akan mengikuti program untuk bekerja di Jepang.

Hanya saja rencana itu belum bisa dilakukan karena ijazah Reza masih tertahan di sekolah.

Dede mengaku tidak bisa membayar tunggakan karena suaminya yang sudah lima tahun sakit diabetes, tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarga. Saat ini, suaminya hanya bisa diam di rumah dan tak banyak melakukan aktivitas.

“Kami sudah berusaha maksimal untuk bisa melunasi biaya SPP anak saya, supaya ijazah bisa keambil. Apalagi anak saya merupakan sosok yang semangat dalam belajar,” terangnya.

Dede mengatakan sudah berusaha mengambil ijazah anaknya ke sekolah. Ia sudah menerima arahan dari komite sekolah untuk membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan surat dokter tentang kondisi ayah Reza.

“Meski ada persyaratan itu, tetapi harus tetap menyelesaikan administrasi, yakni setengah dari jumlah tunggakan ke sekolah. Besok (hari ini, Red) disuruh ke sekolah lagi untuk bayar,” ujar Dede.

Ia berharap pihak sekolah bisa memberikan keringanan atau membebaskan uang tunggakan sekolah. Bukti kelulusan anaknya pun bisa segera dibawa.

Dihubungi terpisah, Kepala SMAN 18 Garut Sofyan Hidayat membantah menahan ijazah salah seorang siswanya karena belum membayar iuran SPP. Ia menyebut sekolah mempunyai kebijakan agar semua kebutuhan siswa yang lulus tahun ini diberikan.

“Jangankan Rp 2 juta, yang (nunggak) Rp 10 juta saja diberikan. Sepertinya orang tuanya salah paham. Padahal tadi (kemarin, Red) pagi kan ada rapat dengan wali kelas,” ujar Sofyan saat dihubungi, kemarin.

Terkait keluhan orang tua yang harus tetap membayar setengahnya untuk mengambil ijazah, Sofyan menyebut hal itu karena kesalahpahaman. Apapun yang terjadi, ijazah bagi siswa yang lulus harus tetap diberikan.

“Yang Rp 10 juta saja diberikan, banyak saksinya. Sama ada bukti penerimaan STTB (surat tanda tamat belajar) di sini. Tadi pagi rapat dengan wali kelas, saya sampaikan apapun yang terjadi berikan STTB,” katanya.

Sofyan menduga orang tua siswa tersebut salah paham. Padahal sekolah sudah memberi keringanan. Apalagi di masa pandemi Covid-19.

“Hari ini sudah 90 persen bisa diambil (STTB). Kecuali yang anak atau orang tuanya tidak datang ke sekolah. Ke yang bersangkutan silakan ke sekolah, silakan dibawa. (Tunggakan) 8 bulan itu hanya Rp 1,6 juta. Buat apa di sekolah juga bahaya,” ujarnya.

Tak hanya STTB yang bisa dibawa. Sofyan menyebut ada delapan item hak siswa yang lulus bisa langsung dibawa. Pihaknya berkomitmen tak mempersulit terutama di masa saat ini dengan adanya pandemi.

“Silakan ke sekolah bawa STTB-nya. Tidak usah dibayar. Kami komitmen seperti itu, apalagi tahun ini dalam kondisi covid dokumen bisa dibawa,” ujarnya.

Mengenai adanya uang perpisahan, Sofyan menambahkan tak perlu dibayarkan. Pasalnya pelaksanaan perpisahan juga tak jadi dilakukan.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XI Jawa Barat Asep Sudarsono menyebut sekolah mempunyai kebijakan bagi siswa yang tak mampu untuk bisa mengambil ijazah. Syaratnya dengan membuat pernyataan dan mengajukan ke sekolah.

Baca juga : Pemuda Warga Cipaku yang Hilang di Pos 3 Gunung Guntur Garut Ditemukan Selamat

“Pernyataan itu sebagai pertanggungjawaban pihak sekolah, khawatir nanti orang tua siswa yang lain mempertanyakan. Pasti ada keringanan,” ucapnya.

Terkait harus dibayarkannya uang perpisahan, Asep juga menyebut hal itu tak diperlukan. Jangankan perpisahan, Ujian Nasional saja tak jadi dilaksanakan. “Silakan ke sekolah saja. Kepala sekolahnya sudah saya perintahkan untuk menolong yang kesusahan,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.