SPSBB Minta Disnaker Tak Hanya Jadi Penonton

77
0
PELAYANAN. Pengendara sepeda motor membayar parkir di RSUD Kota Banjar Jumat (8/3). (cecep herdi/radartasikmalaya.com)

BANJAR – Ketua Serikat Pekerja Sinar Baru Banjar (SPSBB) Irwan Herwanto meminta pemerintah kota, khususnya wali kota atau wakil wali kota segera turun menangani permasalahan besaran gaji juru parkir.

Terlebih, rata-rata juru parkir di RSUD bukan orang luar, beberapa merupakan warga lingkungan rumah sakit.

“Ini jelas melanggar aturan kalau tidak sesuai UMK (upah minimum kota). Upah minimun itu adalah upah yang harus diberikan paling minim, paling sedikit, paling kecil ya sesuai yang ditetapkan untuk Kota Banjar Rp 1,6 juta lebih. Ini masih Rp 1 juta memang tidak layak. Pemerintah harus segera turun selesaikan ini,” pinta Iwan Jumat (8/3).

Tak hanya juru parkir RSUD. Menurutnya, di beberapa perusahaan lain masih ada yang memberikan gaji kepada pegawainya di bawah UMK.

“Ini suatu kekhawatiran yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Untuk juru parkir RSUD statusnya tenaga kontrak atau outshourcing, tapi tetap dalam pengupahan itu aturannya tidak boleh di bawah UMK. Nggak ada alasan. Ini tanggung jawab bersama yang harus segera diselesaikan. Dinas Tenaga Kerja jangan hanya nonton dan nunggu laporan, turun segera selesaikan,” pintanya.

Supervisor Greatindo Parking, pengelola parkir RSUD Kota Banjar Ade Ainulyakin mengaku awalnya perusahaan akan menggaji juru parkir sesuai upah minimum kota Banjar Rp 1,7 jutaan per orang. Namun UMK akan diterapkan untuk jumlah pegawai 17 orang.

“Masalah UMK sudah kami pertimbangkan sejak awal. Sebelum penandatanganan kontrak kita sudah menyiapkan gaji sesuai UMK tapi untuk 17 karyawan saja. Pada kenyataannya ada lima warga lagi yang ingin masuk menjadi juru parkir. Kami dari manajemen sudah menghitung kalau karyawan lebih dari 17 itu tidak akan masuk hitungan besaran gaji sesuai pendapatan parkir yang kita terima. Akhirnya dengan kesepakatan bersama gaji diberikan sebesar Rp 1 juta per orang,” ujar Ade.

Ia menjelaskan untuk UMK, pihaknya beralibi masih dalam tahap percobaan. Sebab penanganan parkir di RSUD baru berjalan empat bulan.

“Ini hasil take over dari perusahaan pihak ketiga yang mengurusi parkir sebelumnya di sini (RSUD, Red). Jadi masih masa transisi dan kita juga untuk pemasukan normalnya dari parkir baru dua bulan terakhir ini,” kata Ade.

Ade mengaku rata-rata pendapatan dari parkir RSUD untuk semua jenis kendaraan setiap harinya berkisar antara Rp 2,5 sampai Rp 3 juta. “Kalau untuk rata-rata pendapatan dari parkir kurang lebih Rp 3 juta per hari. (cep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.