Stafsus Presiden Digaji Rp 51 Juta

30
0

JAKARTA – Tujuh staf khusus (stafsus) milenial yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (21/11) lalu terus menjadi sorotan publik. Bukan hanya datang dari anak penguasa maupun petani, tapi latar belakang mereka menjadi jembatan antara Istana dengan publik khususnya generasi baru.

Dari rentetan tang­gapan positif, ada ju­ga nada nyi­nyir yang di­sampaikan publik. Bahkan ba­ru-baru ini, Komisi Pem­be­rantasan Ko­rupsi (KPK) bakal mengkaji Laporan Harta Kekayaan Pe­nyelenggara Ne­gara (LHKPN) ter­hadap tujuh stafsus milenial itu.

“Dan kami pun sedang mengkaji lebih lanjut apakah tujuh staf khusus ini termasuk pejabat negara atau penyelenggara negara yang wajib lapor LHKPN. Semuanya masih kita pelajari ya,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, kemarin (22/11).

Ditambahkannya, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bahwa pejabat setingkat eselon I itu wajib menyampaikan LHKPN.

“Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 khususnya di pasal 2 di sana disebutkan juga bahwa pejabat setingkat eselon I atau yang disetarakan dengan eselon I, beberapa staf khusus itu berada pada posisi eselon I. Jika mereka bertujuh berada pada setingkat eselon I maka tentu wajib lapor LHKPN,” beber Febri.

KPK pun, lanjut Febri, mengimbau semua pihak yang masuk dalam kategori wajib menyampaikan LHKPN agar segera melaporkan kekayaannya. “Termasuk para menteri dan wakil menteri yang juga baru saja dilantik terutama mereka yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara negara karena berarti ini pelaporan pertama,” kata Febri.

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemilihan 7 orang staf milenial oleh Presiden Joko Widodo ditujukan untuk menjadi jembatan istana dengan anak-anak muda. Terkait langkah KPK ingin mempelajari lebih jauh soal kedudukannya, itu menjadi kewenangan lembaga antirasuah itu.

“Sebenarnya begini, Presiden ingin ada yang menjadi jembatan, bridging antara Istana dengan publik, bridging antara senior dengan junior, bridging antara orang yang gagap teknologi dengan yang maju di pemikiran teknologi,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

“Maka agar Istana tidak menjadi menara gading maka perlu ada jembatan. Jembatan ini anak-anak muda di mana sekarang milenial ini jumlahnya sangat banyak, pemikirannya ‘advance’, kita kadang-kadang kaget dengan pemikiran itu,” imbuhnya.

Moeldoko pun menilai bahwa gagasan-gagasan anak muda harus terakomodasi dengan baik. “Ya, Kita tidak bisa membatasi apalagi menutup diri atas pikiran anak muda. Jangan selalu melihat anak muda dari sisi kebangsaannya rendah, saya tidak setuju,” jelas Moeldoko.

Hal tersebut menurut Moeldoko juga sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi yang mendukung kecepatan. “Presiden itu perlu waktu yang cepat. Itu ciri-ciri kepemimpinan Presiden adalah speed, waktu yang cepat,” ungkap Moeldoko.

Ketujuh staf khusus itu pun akan menerima gaji sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 144 Tahun 2015 tentang besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten dan Pembantu Asisten.

Berdasarkan beleid itu, gaji Staf Khusus Presiden ditetapkan sebesar Rp 51 juta. Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk di dalamnya gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan pajak penghasilan.

Berbeda dengan menteri dan wakil menteri, Staf Khusus Presiden tidak memperoleh rumah dan kendaraan dinas. Gaji dan tunjangan yang diterima Staf Khusus Presiden sama dengan hak keuangan Staf Khusus Wakil Presiden.

Sementara tugas, fungsi dan segala hal yang mengatur Staf Khusus Presiden, diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2018 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

Nah tujuh stafsus itu yakni Adamas Belva Syah Devara selaku pendiri Ruang Guru, Putri Indahsari Tanjung selaku CEO dan founder Creativepreneur, Andi Taufan Garuda Putra, CEO Amarta, Ayu Kartika Dewi sebagai pendiri Gerakan Sabang Merauke, Gracia Billy Mambrasar, CEO Kitong Bisa, Angkie Yudistia, pendiri Thisable Enterprise serta Aminuddin Maruf santri yang juga mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). (tim/fin/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.