Sudah Diundang Pemkot, Tim Appraisal Absen Lagi

BUNTU. Komisi I dan III DPRD Kota Tasikmalaya bersama perwakilan eksekutif dan warga membahas mengenai ketimpangan harga pembebasan lahan Jalur Lingkar Utara, Senin (12/3).

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

INDIHIANG – Komisi I dan III DPRD Kota Tasikmalaya melakukan pertemuan kembali dengan jajaran eksekutif untuk membahas ketimpangan harga pembebasan lahan di Jalur Lingkar Utara, Senin (12/3). Pada rapat di ruang paripurna kali ini menghadirkan para pemilik lahan yang kecewa atas proses pembelian tanah oleh pemerintah. Namun, tim appraisal lagi-lagi tidak hadir.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Jeni Jayusman menjelaskan pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan resmi kepada tim appraisal agar persoalan ketimpangan harga yang dipertanyakan masyarakat tidak terus mengambang. “Kami harapkan agar Pemerintah Kota Tasikmalaya menghentikan dulu proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara sampai permasalahan pembebasan lahan ini tuntas. Peranan kami di sini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Soal tim appraisal yang tidak bisa hadir lagi, kami akan adakan rapat internal,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Enjang Bilawini mengharapkan tim appraisal hadir dalam audiensi untuk menjelaskan persoalan ketimpangan harga kepada masyarakat dan mencari solusi penyelesaiannya. “Mengenai kehadiran tim appraisal, memang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ketika warga merasa keberatan, bisa mengajukan ke pengadilan. Tapi yang diharapkan warga adalah kejelasan. Solusinya seperti apa. Sebelum melangkah ke ranah gugatan selama bisa diselesaikan dengan musyawarah kan kenapa tidak?” bebernya dalam pertemuan tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Heri Ahmadi menuturkan jika menyimak beberapa kali pertemuan, tim appraisal selalu absen. Oleh sebab itu, Komisi I dan III akan membuat resume rekomendasi kepada pimpinan dewan untuk melayangkan surat pemanggilan tim appraisal. “Pak Sekda menyampaikan akan memediasi agar tim appraisal datang. Jika tidak datang juga, solusi kedua warga menggugat keputusan pengadilan. Tapi kan ini harusnya dihindari. Tidak elok lah,” tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengaku sudah berulang kali mengirimkan surat undangan agar tim appraisal bisa hadir. Sementara pihak penaksir harga tanah itu hanya menjawab lewat pesan singkat yang disampaikan bahwa dalam membahas untuk penyelesaian tanah itu bisa dilakukan di pengadilan. “Kita sudah berupaya namun tidak bisa hadir di forum setelah dua kali diundang oleh kami di pemkot. Terkait penangguhan proses pembangunan, kami akan mulai dulu saja dari lahan yang statusnya sudah jelas,” ungkapnya.

Mewakili pemilik lahan yang mempertanyakan ketimpangan harga, H Yudi Misbahul Munir menerangkan warganya yang merasa dirugikan sudah cemas. Beberapa kali dipanggil, tim appraisal selalu tidak hadir. Bahkan hampir tujuh kali pertemuan di pengadilan juga tidak datang. Padahal tim appraisal adalah bagian dari pemohon. Sedangkan warga hanya termohon. “Kami merasa tertekan. Permasalahan ini tidak akan selesai jika terus seperti ini,” keluhnya.

Dia merinci lahan yang diperjuangkan warga agar mendapatkan kejelasan dan keadilan itu terdiri dari tujuh bidang lahan dengan enam pemilik. Empat di antaranya warga Kelurahan Sukanegara dan satu orang warga Sukaasih Kecamatan Purbaratu. Lalu, seorang lagi asal Sukamanah Kecamatan Cipedes. “Belum lagi warga kami tertekan dapat surat dari Kantor Pertanahan setempat bahwa lahan mereka sudah kehilangan status secara hukum,” tuturnya. (igi)

loading...