Sujud Syukur, Beryanyi hingga Dicukur

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

Status sebagai peserta pemilu resmi didapat Partai Bulan Bintang. Melalui keputusan KPU, PBB yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra juga resmi mendapat nomor 19 sebagai nomor urut peserta pemilu.

Penetapan PBB sebagai peserta pemilu ditetapkan melalui surat keputusan KPU nomor 38 tertanggal 6 Februari 2018. Disaksikan para liaison officer dari parpol peserta pemilu lainnya, Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan SK penetapan PBB, berikut dengan nomor urut 19. “Keputusan ini berlaku sejak dibacakan,” kata Arief dalam pleno penetapan PBB di kantor KPU, kemarin (6/3) malam.
Yusril didampingi Sekretaris Jenderal Afriansyah Noor nampak sumringah menerima nomor urut 19 itu. Selain pengurus PBB yang meramaikan kantor KPU, nampak hadir pula mantan Dubes RI untuk Jepang yang juga adik Yusril, Yusron Ihza Mahendra. “Bagi saya nomor 19 itu nomor baik. Saya suka nomor 19,” kata Yusril.
Dalam sambutannya, Yusril menyatakan keputusan KPU untuk menetapkan PBB sebagai peserta pemilu, adalah nikmat yang harus disyukuri. Apalagi, penetapan ini dilakukan setelah perjuangan PBB melalui jalur konstitusional, sebagaimana diatur UU Pemilu. “Malam ini dapat kita saksikan PBB adalah partai yang sah,” kata Yusril.
Menurut Yusril, dirinya tahu betul kerja keras para kader, demi mengupayakan agar PBB lolos sebagai peserta pemilu. Kerja tersebut sempat memunculkan rasa kecewa, karena keputusan KPU sebelumnya. “Kami sempat kecewa, namun kini kekecewaan itu terobati,” kata Yusril.
Yusril memberi apresiasi pada Bawaslu yang telah mengambil keputusan yang obyektif. Mantan menteri hukum dan HAM itu juga mengapresiasi KPU yang merespon cepat keputusan Bawaslu, sesuai tenggat waktu yang diberikan. “Kami sangat menghargai jiwa besar KPU, yang tidak melanjutkan perselisihan atau perbedaan pendapat ini,” kata Yusril.
Tak lupa, Yusril berterima kasih kepada para alim ulama, khususnya kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj. Yusril menilai berkat doa dari Said dan para ulama, PBB akhirnya bisa lolos menjadi peserta pemilu 2019. Sosok Said sendiri secara terbuka mendoakan PBB agar bisa lolos. “Beliau-beliau adalah para ulama yang makbul doanya,” kata Yusril.
Terpisah, pengurus DPC PBB Kota Tasikmalaya menggelar syukuran atas ditetapkannya PBB menjadi peserta pemilu dan mendapatkan nomor urut 19.
Mereka pun mengungkapkan rasa syukurnya dengan berbagai selebrasi mulai dari sujud syukur secara berjamaah, menyanyikan mars PBB hingga mencukur rambut sampai botak para pengurus di Sekretariatnya DPC PBB Kota Tasikmalaya di Jalan Sutisna Senjaya, Selasa malam (6/3).
Ketua DPC PBB Kota Tasikmalaya H Asep Deni Adnan Bumaeri SHI SH MH menjelaskan syukuran tersebut sebagai bentuk kebahagian atas hasil perjuangan yang sudah dilakukan. “Alhamdulillah hasil berjuang menghadapi dinamika kemarin terbayar,” ungkapnya kepada Radar.
Dirinya berterima kasih kepada para kader dan simpatisan yang tetap loyal berada di PBB meskipun sempat terombang-ambing. Dengan dinyatakannya PBB sebagai peserta pemilu 2019. “Dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera membuka pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg),” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, para kader PBB juga mengungkapkan kegembiraannya dengan mencukur rambut mereka dari mulai pengurus DPC, PAC sampai jajaran ranting.
Bendahara DPC PBB Ichwan Saffa menambahkan dirinya rela dicukur rambut sebagai wujud komitmen atas keberhasilan partainya lolos menjadi peserta pemilu. ”Ini selebrasi saja, bagian dari rasa syukur kami,” tuturnya.
Seluruh KPUD Dievaluasi
Sementara itu, usai menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat berencana mengadakan evaluasi dan konsolidasi dengan seluruh KPU Provinsi.
“Besok, tanggal 7 Maret kita akan melakukan evaluasi dan konsolidasi dengan 34 KPU Provinsi. Untuk mencermati hal perkembangan saat ini,” ucap Komisioner KPU Evi Novida Ginting saat jumpa pers pengumuman penetapan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019 di Kantor KPU, Selasa (6/3)
Dirinya pun tidak menampik hal itu berkaitan dengan dikabulkannya gugatan PBB dalam sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Hal-hal yang berkembang saat ini kami mengukurnya bukan pada persoalan menang kalah. Sehingga kaitan konsolidasi bukan pada sebuah kesalahan oleh KPU. Untuk kekurangan akan kita kejar dengan langkah kongkret,” tutupnya.
Komisioner KPU Hasyim Ashari turut mengakui konsolidasi itu juga membicarakan perihal ditetapkannya PBB sebagai peserta pemilu 2019. “Iya, soal PBB juga menjadi pembicaraan dalam acara konsolidasi yang akan berlangsung di Semarang nanti,” ujarnya.
Namun, ketika ditanya bentuk evaluasi apa yang akan dijatuhkan pada KPU Manokwari Selatan, Papua, yang beberapa waktu lalu tidak meloloskan PBB dalam verifikasi faktual, Hasyim enggan menjawabnya. “Ini evaluasi bukan hanya untuk Manokwari tetapi konsolidasi untuk semua KPU Provinsi,” tandasnya. (lvn/jpg/ rga)

loading...