Nasib Honorer K2 Ditentukan Pusat

Sulit Akomodir Putra Daerah

6
DEKLARASI. Seluruh elemen masyarakat mendeklarasikan pemilu damai Kamis (20/9). Mereka bertekad menjaga kondusivitas Pangandaran saat pemilu digelar.

PARIGI – Sekda Kabupaten Pangandaran Mahmud SH MH merespon tuntuntan Forum Honorer Indonesia (FHI) Kabupaten Pangandaran dalam aksi doa bersama Rabu (20/9). Menurutnya, Pemkab Pangadaran sudah lama memperjuangkan nasib para honorer khususnya yang masuk kategori 2 (K2).

“Sebetulnya kita sudah memperjuangkanya sejak dulu, termasuk Pak Bupati juga sudah menghadap Menpan-RB beberapa waktu lalu dan pernah megirimkan surat yang isinya meminta pengangkatan K2 menjadi PNS, karena kita sendiri masih kekurangan pegawai,” jelasnya kepada Radar saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (20/9).

Lanjut Mahmud, permintaan secara lisan sudah dilakukan untuk mengangkat mereka jadi PNS tanpa tes, namun seiring berjalanya waktu, aturan yang mengharuskan K2 mengikuti tes pun muncul. ”Akhirnya kami meminta memprioritaskan mereka walaupun harus ikut tes,” paparnya.

Soal skala prioritas penerimaan CPNS, kata dia, untuk putra daerah dan non daerah, hal tersebut tidak bisa dibatasi. ”Karena manajemen ASN ini kewenanganya pusat, kita tidak bisa membatasi itu,” tegasnya.

Sebenarnya, lanjut Mahmud, Pemkab Pangandaran memiliki keinginan bahwa yang lulus CPNS adalah mayoritas warga Pangandaran. ”Sudah tahu wilayah, mereka juga sudah mengabdih lama, namun tetap saja mengacu kepada hasil tes,” jelasnya.

Pada pelaksanaan tes CPNS tahun 2014 lalu, menurutnya, skala prioritas penerimaan yang dimaksud FHI, sama sekali tidak ada. ”Saya sendiri ketua panselnya waktu itu, tidak ada sama sekali,” ujarnya. (den)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.