Sumber Gaji PPPK Masih Belum Jelas

35
0
Radar Sukabumi JELASKAN. Mendikbud Muhadjir Effendy saat koordinasi PPPK dengan DPR RI.
Loading...

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkirakan setidaknya ada 4,7 juta guru di Indonesia berstatus honorer. Jumlah itu, masih ditambah staf bagian administrasi yang memiliki tenaga honorer.

Selain Kemendikbud, sejumlah kementerian lain juga memiliki tenaga honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Selama ini, tenaga honorer tidak memiliki jenjang karier yang jelas. Karena itulah, pemerintah membuka skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses rekrutmen dimulai bulan Februari lalu. Sayangnya, hingga saat ini belum jelas, siapa yang nantinya akan menanggung gaji PPPK. Sejumlah pemerintah daerah secara terbuka menyatakan belum menganggarkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan khusus di kementeriannya, diupayakan gaji PPPK ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Daerah tidak punya anggaran di APBD. Padahal saya sudah sampaikan, akan kita upayakan dari APBN. Saya sedang memohon kepada Ibu Menteri Keuangan, “ ujarnya Rabu (27/3).

Loading...

Supaya pengangkatan guru honorer itu, kata dia, apabila sudah menjadi pegawai PPPK, anggaran gaji bisa diambilkan dari APBN. “Mudah-mudahan tahun ini bisa direalisasi. Sekarang sudah pemberkasan, baik yang PNS maupun yang PPPK, dan kita usahakan setelah itu ada tes rekrutmen lagi,” kata Muhajir.

Badan Kepegawaian Negara hingga 25 Maret 2019 masih melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemerintah daerah terkait penyediaan anggaran untuk gaji PPPK.

BKN berharap Pemda mampu mengusulkan jumlah yang proporsional sesuai prioritas. Hal ini terkait kewajiban Pemda sendiri yang harus menggaji PPPK jika sudah terpilih nanti.

Koordinator Wilayah Forum Honorer Kategori II Indonesia (FHK2I) Yogyakarta Eka Mujiyanta mengatakan anggota forum bersikap berbeda terhadap skema PPPK. Meski tetap menghargai solusi yang diambil pemerintah, sebagian guru di daerah tetap tidak mau mendaftar.

“Harapan dari semua tenaga honorer itu kan rasa keadilan, rasa kemanusiaan. Perjuangan kami-kami ini sudah puluhan tahun. Jadi yang diminta ke pemerintah itu, terutama ke pusat adalah regulasi. Pengangkatan. Tentunya menjadi CPNS,” kata Eka. (der/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.