Sungai-Sungai di Ciamis yang Banjir dan Terjang Warga Tanggung Jawab Pemprov Jabar & Pusat

301
0
ISTIMEWA KORBAN BANJIR. Warga Dusun Ciparakan Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican berada di luar rumah Kamis (27/2) sore. Perkampungan mereka terendam banjir dari luapan anak Sungai Citalahab. Penanganan banjir harus dilaksanakan secara terencana oleh pemerintah.
ISTIMEWA KORBAN BANJIR. Warga Dusun Ciparakan Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican berada di luar rumah Kamis (27/2) sore. Perkampungan mereka terendam banjir dari luapan anak Sungai Citalahab. Penanganan banjir harus dilaksanakan secara terencana oleh pemerintah.

CIAMIS – Sungai-sungai di Ciamis mengalami pendangkalan. Itu menyebabkan banjir di sebagian Ciamis. Untuk itu perlu ada upaya normalisasi. Pemkab Ciamis menyebut tugas tersebut tanggung jawab Pemprov Jabar.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ciamis Hikmat Talkanda menyebutkan banjir musiman di Ciamis terjadi akibat pendangkalan sungai. Dia mencontohkan wilayah Panumbangan dan Lakbok. Bahkan seringkali merendam 500 hektare sawah di Lakbok.

“Di sana (Lakbok) banyak saluran sungai pembuang sehingga terjadi sedimentasi atau pendangkalan sungai secara umumnya sungai-sungai di Ciamis memang terjadi pendangkalan, ketika terjadinya banjir, terutama seperti di bantaran sungai,” ujar Hikmat.

“Seperti kejadian banjir di Panum­bangan juga sama , sala satu penye­babnya dari pendangkalan sungai,” kata Hikmat Jumat (28/2) siang.

Lalu kewenangan siapa pengerukan, pembuatan sodetan atau pelebaran sungai? Hikmat menjawab bahwa normalisasi sungai merupakan tanggung jawab Pemprov Jabar.

Baca Juga : Wasno Hilang Saat Nyebrang Sungai Ciputra Haji Ciamis

Normalisasi sungai juga, kata dia, sudah masuk dalam musrenbang di Provinsi Jawa Barat. Pihak provinsi, kata dia, menginginkan kesepakatan: mana menjadi kewenangan kabupaten, provinsi dan kewenangan pemerintah pusat.

Sejauh ini bukti tertulisnya tidak ada. Memang, menurutnya, kalau secara lisan sudah ada dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy. Namun belum tertulis.

“Harapan kami memang ada kesepakatan bersama tertulisnya supaya ada capaian kinerja diantaranya banjir musiman setidaknya bisa teratasi di Kabupaten Ciamis,” ujarnya.

“Tentunya harapannya ada kesepakatan tertulis antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam normalisasi sungai tersebut,” tambahnya.

Efek banjir telah dirasakan warga Ciamis. Di Lakbok misalnya. Di sana kawasan pertanian. Sawah.

Lakbok merupakan lumbung padi di Ciamis. Namun akibat banjir para petani merugi. Mereka yang tadinya bisa panen tiga kali dalam satu musim, namun karena musim banjir, mereka sekali panen.

Di Lakbok, kata dia, sekitar 500 hektare sawah di sana terendam banjir.

“Makanya proses komunikasi dengan provinsi dan pusat berjalan terus, sampai ada kesepakatan tertulis agar ada kebijakan bersama dalam penormalisasian sungai,” paparnya.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya MM menjelaskan awal 2020, terjadi puluhan kali bencana, seperti banjir, longsor, puting beliung dan bencana lainnya.

Dia menginstruksikan aparatur pemerintah agar cepat merespons saat terjadi bencana. PNS yang bertugas di SKPD harus reaktif dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah saat ada bencana.

”Agar penanganan bencana yang memerlukan tindakan khusus bisa diputuskan secara cepat,” ujarnya.

Baca Juga : Pergerakan Tanah di Pamarican Ciamis Hancurkan 3 Rumah, Penghuninya Ngungsi

Masyarakat Kabupaten Ciamis menanggapi ada sembilan kecamatan yang menjadi ”langganan” banjir. Mereka mengaku miris. Untuk itu pemerintah harus segera melakukan normalisasi sungai-sungai di sembilan kecamatan tersebut.

Dian Soleh alias Ghozin dari Komonitas Peduli Lingkungan Kabupaten Ciamis meminta pemerintah segera melakukan normalisasi sungai melalui pembangunan sodetan, pengerukan atau pelebaran sungai.

Dia pun mengajak masyarakat agar memiliki kesadaran untuk menjaga sungai. Masyarakat jangan membuang sampah sembarang.

“Intinya selain peran pemerintah, masyarakat juga harus punya kesadaran agar tidak buang sampah sembarangan. Jangan hanya selalu menyalahkan pemerintah, namun peran masyarakat juga jaga lingkungan harus dilakukan,” ujarnya.

Ketua Umum Paguyuban Peduli Alam dan Lingkungan Galuh Asri (Pedal Gas) Kabupaten Ciamis Noer JM mengaku miris ada sembilan kecamatan yang menjadi lokasi rawan banjir.

Dia mendesak segera dilakukan normalisasi sungai di sembilan kecamatan itu.

“Selain itu harus bersama-sama menjaga ekosistem,” ujarnya.

Masyarakat, pengusaha dan pemangku kebijakan harus terlibat dalam penanganan banjir. Karena menangani banjir tanggung jawab semua pihak.

“Bila di hulu (sungai) longsor pasti bawa sedimentasi, sampah material masuk sungai sehingga sungai menjadi dangkal dan menyempit. Tentu bagaimana caranya supaya tidak longsor ya konservasi hutan dan sumber mata air harus tetap terjaga, masyarakat dan pengusaha harus sadar dalam mengolah sumber daya alam termasuk hutan harus sesuai kaidahnya, sehingga ekosistem tetap terjaga,” ujarnya.

“Kita harus terus menjaga alam dan alam akan menjaga kita. Kita harus yakin bahwa sungai sebagai sumber kehidupan,” paparnya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.