Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.4%

55.6%

7%

0.7%

13.3%

0%

20.6%

0%
DPRD Harapkan Pemilihan Wabup Sebelum Pelantikan

Surat Mendagri Harus Direspons

77
0

SINGAPARNA – Surat edaran Kemendagri RI soal pengisian jabatan wakil bupati kedua kalinya merupakan teguran keras bagi Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto untuk segera meresponsnya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I Dr H Basuki Rahmat saat dihubungi Radar, Minggu (21/7).

Basuki mengatakan, sejak surat edaran dari Kemendagri yang pertama, Komisi I sudah mewanti-wanti dan menyerahkan nota komisi untuk pengisian jabatan wakil bupati Tasikmalaya secepatnya. Namun, sampai saat ini nota komisi tersebut belum kunjung direspons oleh pemerintah daerah.

Kata dia, pihaknya belum mengetahui alasan pemerintah daerah atau bupati kenapa belum mengisi jabatan wakil bupati, walaupun sudah diimbau oleh Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jabar.

“Sebenarnnya jabatan wakil bupati Tasikmalaya ini tidak ada alasan yang kuat untuk tidak diisi. Baik persoalan teknis atau pun politis, apalagi sekarang ada lagi surat edaran untuk segera mengisi,” katanya, menjelaskan.

Menurutnya, sangat wajar bila Kemendagri kembali mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah karena tidak segera diisi jabatan wakil bupati itu. Mengingat jabatan orang nomor dua di Kabupaten Tasikmalaya itu sangat penting dalam berjalannya roda pemerintahan.

“Kami di DPRD jelas dibingungkan, karena kami yang akan membahas dan memilih usulan dari bupati. Makanya kami meminta jabatan tersebut diisi. Diharapkan juga bupati segera mulai melakukan pemilihan sekarang,” ujarnya.

Lanjut dia, partai pengusung dan bupati pun harus segera menyelesaikan siapa yang akan diusulkan ke DPRD untuk dipilih menjadi wabup. Karena, waktu masa jabatan bupati dan wakil bupati periode ini akan segera habis.

Termasuk, dalam waktu dekat akan ada pelantikan anggota DPRD baru yang terpilih pada Pileg 2019. “Jadi harus secepatnya, karena waktunya mendesak. Ya harusnya sebelum ada penggantian dewan yang baru,” harapnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Ferry Willyam menambahkan, pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus segera menyikapi surat edaran Kemendagri soal pengisian jabatan wakil bupati. Hadirnya surat edaran kedua kalinya ini menandakan bahwa posisi tersebut harus segera diisi.

“Karena sudah terlalu lama jabatan tersebut belum diisi. Jadi kami pun meminta bupati segera untuk mengisinya supaya roda pemerintahan berjalan semakin lancar,” harapnya.

Kata dia, memang sejauh ini sudah ada proses yang dibangun oleh partai koalisi dalam pemilihan wakil bupati. Termasuk PAN dan PKS pun sudah menyiapkan nama dan diusulkannya ke PDIP. Namun, proses ini belum kunjung sampai ke DPRD.

“Lebih cepat lebih baik, idealnya sebelum pelantikan anggota DPRD yang baru sudah diusulkan dua nama untuk dipilih,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kedua kalinya mendapatkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemprov Jabar untuk segera mengisi jabatan wakil bupati (wabup) yang sudah lama kosong.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya Ir Zaenal Purkon MSi  mengatakan, pada Selasa (16/7) pemerintah daerah kembali mendapatkan surat edaran tentang pengisian kekosongan jabatan wakil bupati Tasikmalaya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Surat edaran yang diberikan oleh biro dari provinsi tersebut, menindaklanjuti dari Kemendagri. Salah satu poinnya adalah agar bupati segera berkoordinasi dengan partai pengusung untuk mengusulkan dua orang calon wakil bupati, kemudian disampaikan ke DPRD untuk dipilih,” kata Purkon saat dihubungi Radar, Jumat (19/7).(ujg/dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.