Tahap 1, Pemkab Usulkan 300 PPPK

178

TAROGONG KIDUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sudah mengusulkan kuota untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pada pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB).

“Untuk tahap satu, kami usulkan 300 orang dulu P3K (PPPK) ini,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan di kantornya Jumat (8/2).

Menurut dia, jumlah kuota yang diusulkan ke pemerintah pusat sesuai kebutuhan pegawai saat ini. Karena tahun 2019, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang akan pensiun sekitar 600 orang lebih. “Pengajuan ini kami sesuaikan juga dengan surat yang disampaikan MenPAN-RB kepada pemerintah daerah,” terangnya.

Rudy menerangkan total yang diusulkan di antaranya untuk tenaga guru sebanyak 225 orang, tenaga kesehatan sebanyak 50 orang dan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 25 orang. “Kami prioritaskan ke sini dulu, karena ini yang dibutuhkan dan paling mendesak,” terangnya.

Terkait pelaksanaan rekrutmen, Rudy mengaku belum mengetahui secara rinci kapan dilaksanakan. Sebab masih dibahas oleh pemerintah pusat. “Kalau pelaksanaannya nanti nunggu instruksi dari pusat,” paparnya. Menurut dia, rekrutmen PPPK ini berlaku tidak hanya untuk pegawai honorer, tetapi berlaku untuk kategori umum.

Rudy menambahkan selain mengajukan kuota, pihaknya juga meminta arahan kepada pemerintah pusat terkait pengaturan gaji dan tunjangan PPPK, sebagaimana ketentuan pada pasal 38 PP Nomor 49 Tahun 2018 terkait pengangkatan PPPK. “Kami minta arahan sebagai dasar penganggaran Pemkab Garut dalam pemberian gaji dan tunjangan P3K nantinya. Karena ini harus jelas aturannya,” paparnya. (yna)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.