Tahapan Pilkada Dimulai September

288
0

Tahun depan sedikitnya 270 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan mengadakan Pilkada Serentak. Meski demikian, KPU harus membuat persiapan secepatnya. Jadwal disusun bulan ini, sementara tahapan Pilkada Serentak dimulai September.

Awalnya, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 269 daerah sebagaimana tahun 2015. Namun, pada 2018, ada satu kota yakni Makassar yang terpaksa mengulang Pilkada. Sebab calon tunggal di Pilkada tersebut kalah oleh kotak kosong. Alhasil, pemilihan terpaksa diulang pada tahun 2020.

Ditambah, ada tiga daerah pemekaran baru yang sedang dinilai apakah layak menyelenggarakan Pilkada atau belum. “Kalau memenuhi syarat untuk diikutkan di 2020, berarti sekitar 273,” terang Ketua KPU Arief Budiman, kemarin (11/6).

Saat ini, pihaknya menyiapkan regulasi terkait tahapan dan jadwal Pilkada 2020. Penyusunan dilakukan bulan ini. Peraturan KPU bisa digunakan berbagai pihak untuk melakukan persiapan. “Misalnya, pemerintah daerah mempersiapkan penyusunan anggaran. Sedangkan KPU setempat mempersiapkan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran,” lanjutnya.

September mendatang, KPU me-launching program satu tahun menjelang Pilkada. Sebab, pemungutan suara akan berlangsung pada September 2020. “Penentuan bulan itu sudah ditetapkan di UU 10/2016 tentang Pilkada. Maka, tahapannya harus dimulai satu tahun sebelumnya,” ungkap dia.

Menurut Arief, pihaknya tetap mengacu pada UU 10/2016 selama pembuat UU tidak berencana mengubahnya. “Saya ingin menekankan kalau ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sudah dimulai, undang-undangnya baru direvisi,” tutur alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menjelaskan belum memiliki rencana merevisi UU Pilkada yang berlaku saat ini. “Kecuali kalau pemerintah mengajukan usulan perubahan,” terangnya.

Meski demikian, Amali menilai pelaksanaan Pilkada 2020 masih diwarnai ketidakpastian. Dalam kondisi normal, pemungutan suara bakal dilaksanakan September 2020. “Tapi, kan ada juga pemikiran, ada grand design mau diserentakkan,” lanjut politikus Partai Golkar itu.

Artinya akan menyerentakkan waktu pelaksanaan pilkada 2020, 2022, dan 2023 di satu waktu. “Tapi sampai ada kejelasan soal desain Pilkada serentak, semua pihak tetap mengacu pada regulasi saat ini. Memang ada beberapa usulan revisi berdasar evaluasi Pilkada 2017 dan 2018. Namun, usulan tersebut tidak signifikan,” tuturnya. (lut/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.