Tahapan Pilkada Kabupaten Tasik Dilanjutkan 15 Juni, KPU Minta Ini..

226
0

SINGAPARNA – Rapat dengar pendapat (RDP) KPU RI bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu RI 27 digelar Mei lalu.

Hasilnya, menyepakati dilanjutkannya tahapan pilkada serentak 2020 pada 15 Juni menjadi acuan KPUD untuk menindaklanjutinya.

Seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan menggelar rapat pimpinan membahas tahapan pilkada yang akan dilanjutkan dan teknis penyelenggaraan ditengah wabah Covid-19 sesuai protokol kesehatan.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin SP menjelaskan, bahwa hasil rapat dengar pendapat di pusat antara KPU RI, DPR RI bersama pemerintah pusat tahapan pilkada serentak dilanjutkan kembali tanggal 15 Juni 2020.

“Ada tiga poin hasil keputusan dalam rapat dengar pendapat tersebut, pertama menyetujui bahwa KPU akan kembali menggelar tahapan pilkada mulai tanggal 15 Juni. Pelaksanaannya dengan protokol kesehatan dan ketiga ada ajuan penambahan anggaran pilkada,” ungkap Zamzam, kepada Radar, di Kantor KPU, kemarin.

Menurut Zamzam, tahapan pilkada dilanjutkan dengan catatan KPU RI mendapatkan surat rekomendasi dari tim gugus tugas Covid-19 nasional, dengan berdasar acuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang setuju dengan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Jajang Jamaludin SAg menambahkan, dalam rapat dengar pendapat di pusat juga muncul ajuan penambahan anggaran tambahan pilkada serentak di tengah dampak Covid-19.

“Karena jelas dalam pelaksanaannya nanti dilanjutkan nya tahapan pilkada akan banyak keluar anggaran tambahan dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan ditengah wabah Covid-19 ini,” terang Jajang.

Menurut Jajang, adapun anggaran yang sudah dialokasikan dari dana hibah pemerintah daerah bagi KPU masih terbilang belum mencukupi.

Jika dihitung-hitung dalam rapat pimpinan KPU ini, kebutuhan penambahan anggaran kurang lebih Rp5 miliar.

“Sementara anggaran dari dana hibah pemerintah daerah kita dapat Rp57,5 miliar ditambah penambahan Rp5 miliar ini sekitar Rp62,5 miliar,” terang dia.

Pertanyaan nya, ungkap Jajang, apakah pemerintah daerah akan sanggup atau tidak mengucurkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang dilanjutkan di tengah wabah Covid-19 ini.

“Namun, ada opsi baru rencana penambahan anggaran tambahan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 di daerah yang melaksanakan se-Indonesia mudah-mudahan bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN),” ungkap dia.

Jajang menambahkan bahwa munculnya pengajuan penambahan anggaran pilkada serentak ini, tidak dipungkiri bukan dibuat-buat tetapi ada alasan di tengah wabah Covid-19 ini, pelaksanaannya agak berbeda protokol kesehatan harus dilaksanakan di lapangan.

“Seperti pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, disinfektan dan handsanitizer serta alat kesehatan lainnya untuk menunjang kinerja KPU di lapangan ketika nanti melaksanakan tugas melanjutkan tahapan pilkada, karena tetap harus berinteraksi dengan masyarakat,” papar dia.

Adapun tahapan pilkada yang dilanjutkan pada awal 15 Juni nanti, tambah dia, pertama rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), kemudian pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih di lapangan dan verifikasi faktual calon perseorangan.

“Jadi untuk tahapan tidak berubah akan tetapi jadwal pelaksanaan nya, KPU pun sebenarnya masih menunggu Peraturan KPU yang didalamnya ada pedoman atau regulasi teknis pelaksanaan tahapan pilkada ditengah Covid-19 dari KPU RI,” tambah dia.

Pada intinya, ungkap dia, dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 di tengah wabah Covid-19, tetap yang harus diutamakan menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Termasuk di dalamnya penyelenggara pemilu atau KPU dan Bawaslu.

“Artinya penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menjadi garda terdepan dalam setiap interaksi pelaksanaan tahapan pilkada. Jadi ada resikonya yang harus dihadapi di tengah dampak wabah Covid-19, jangan sampai ada cluster atau penyebaran virus Corona ini baru dari pelaksanaan Pilkada ini, banyak resiko seperti keselamatan dan kesehatan, resiko politik dan anggaran,” beber dia.

(diki setiawan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.