Tahun Depan, SKTM di Kota Tasik tak Laku

126
0
Hanafi. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya
Hanafi. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya
Loading...

BUNGURSARI – Di Tahun 2021, Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lagi menganggarkan biaya pengobatan bagi masyarakat kurang mampu yang biasanya di-cover melalui rekomendasi Dinas Kesehatan (Dinkes).

Pemkot dituntut mengikuti program nasional, berkenaan layanan kesehatan berbasis kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Hanafi menjelaskan sebetulnya di tahun ini pun Pemkot harus sudah menjalankan amanat negara itu. Dimana anggaran untuk mengcover biaya kesehatan masyarakat, tidak lagi dilaksanakan swakelola melainkan oleh jaminan kesehatan yang ada.

“Itu terintegrasi dengan program pusat dan provinsi. Sekarang juga sudah ada, memang ini upaya untuk perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan,” kata dia saat ditemui di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (26/11).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan upaya pusat. Sehingga pemkot perlu mendorong tingkat kepesertaan masyarakat terhadap jaminan kesehatan.

Loading...

Terutama warga kurang mampu non kepesertaan BPJS Kesehatan, yang selama ini mengandalkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Sekian persen di tahun sekian itu, kan harus tercover semuanya oleh BPJS Kesehatan. Maka daerah tidak lagi diperbolehkan swakelola, harus terintegrasi dengan BPJS Kesehatan yang juga memang iurannya di-cover Pemkot,” jelas dia.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tasikmalaya, H Wahid menjelaskan biasanya Pemkot dalam satu tahun menganggarkan alokasi biaya kesehatan warga kurang mampu melalui jalur SKTM sekitar Rp 6 miliar. Alokasi itu, diamini tahun depan sudah tidak lagi tercantum dalam APBD 2021.

“Alokasi bagi warga miskin yang belum tercover BPJS Kesehatan, yang biasanya mengakses bantuan kesehatan lewat usulan ke Dinkes sudah tidak ada. Pemkot tahun depan tidak anggarkan itu,” paparnya.

Pihaknya mendorong tingkat kepesertaan masyarakat harus dioptimalkan. Khawatir, ketika pasien sakit non kepesertaan harus membiayai sendiri sementara kondisi keuangannya tidak mencukupi.

Di lain pihak, Pemkot tak lagi mengalokasikan anggaran yang selama ini bisa digunakan pada kondisi tersebut.

“Untuk itu, Pemkot harus pastikan kepesertaan masyarakat akan jaminan kesehatan semuanya tercover,” tegas politisi PKB itu.

“Kita khawatir ada warga sakit urjen tak punya uang dan tak terdaftar BPJS Kesehatan. Lalu Pemkot tak bisa mengcovernya, terus mau bagaimana,” sambung Wahid. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.