Pemkab Tasikmalaya Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan

Tahun Ini Tanpa APBD Perubahan

28

SINGAPARNA – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipastikan tidak memiliki alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Dr H Basuki Rahmat MSi kepada Radar di kantornya, Rabu (3/10).

Basuki mengatakan selama ini eksekutif tidak mengusulkan perencanaan kebijakan yang akan dituangkan dalam Rencana APBD Perubahan 2018. “Saya sangat kecewa tidak adanya APBD perubahan tahun ini. Saya juga kecewa kinerja eksekutif dan ini terkesan ada kepentingan politik,” ujarnya.

Menurut Basuki, jika merujuk kepada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 pada Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), anggaran perubahan sudah harus dibahas minggu kedua Agustus. Kemudian ditetapkan menjadi RAPBD tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran atau September lalu. “Sampai saat ini tidak ada. Jadi sekarang sudah dianggap tidak ada APBD Perubahan 2018,” terangnya.

Sebelumnya, DPRD sudah mengingatkan bahkan meminta kepada eksekutif untuk segera mengusulkan RAPBD Perubahan 2018. Tetapi sampai batas waktu yang ditentukan eksekutif tak kunjung menyampaikan rencana anggaran perubahan.

Basuki menilai tidak adanya APBD Perubahan 2018 akan merugikan masyarakat. Karena dikhawatirkan banyak kegiatan pembangunan yang tertunda atau mangkrak. “Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi, kami sudah memanggil eksekutif, mereka mengaku lalai. Ini berarti ada yang kurang beres dalam manajemen di eksekutif. Eksekutif ini tidak satu suara dan akhirnya tidak ada usulan RAPBD Perubahan 2018,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Nana Rukmana MM menjelaskan sekali pun APBD Perubahan 2018 tidak ada, pembangunan dipastikan tetap berjalan sesuai rencana. “Kita tetap bisa memanfaatkan anggaran dari provinsi dalam APBD perubahan provinsi,” jelasnya.

Menurut Nana, mekanisme penggunaan anggaran tersebut tinggal dilaksanakan dan ada wadahnya yaitu Perbup Penjabaran APBD. “APBD perubahan memang tidak wajib, pembangunan dijamin tetap berjalan. Di pusat juga tidak ada APBD Perubahan 2018 dan tidak menjadi masalah,” tuturnya. Ketika ditanya kenapa eksekutif tidak mengusulkan RAPBD Perubahan 2018, Nana enggan memberikan komentarnya. “No comment,” singkatnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.