Kuota untuk Toko Modern di Cihaurbeuti Sudah Habis

Tak Ada Izin Minimarket Desa Kidul

29
ilustrasi toko modern

CIHAURBEUTI – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (KUKMP) Kabupaten Ciamis belum pernah mengeluarkan rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi minimarket di Dusun Desa Kidul Desa/Kecamatan Cihaurbeuti.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas (KUKMP) Kabupaten Ciamis Dase Fadlil Yusdy Mubarak menerangkan pengusaha toko modern tersebut memang pernah mengajukan surat rekomendasi izin ke KUKMP, namun ditolak. Alasannya, kuota minimarket berjaringan di Cihaurbeuti sudah habis. Kuotanya hanya dua. “Makanya bila lebih daripada dua tidak bisa, bila toko kelontongan ya bisa. Asalkan jangan yang berjaringan,” terang Dase kepada Radar, Jumat (11/1) siang.

Menurut dia, toko modern di Desa Kidul itu memang sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, untuk tempat kelontong, bukan minimarket. Hal ini jelas sebuah pelanggaran. Bahkan, pengusaha baru mengurus izin setelah ada gejolak di masyarakat. “Seharusnya menempuh perizinan sebelum berdiri bangunan. Namun saya perhatikan kebanyakan melakukan modusnya setelah berdiri bangunan baru menempuh izin,” tuturnya.

Dia mengingatkan kepada pengusaha yang ingin membuka toko modern mematuhi segala aturan. Tempuhlah segala persyaratannya. Misalnya, izin lingkungan dari masyarakat sekitar, jarak ke pasar tradisional harus 500 meter, ada kemitraan dengan UMKM atau pengusaha lokal. Jangan sampai warga sekitar tersisihkan. Selain itu, corporate social responsibility (CSR) juga harus disalurkan ke warga sekitar. “Jadi persoalan hal mendasar itu harus dipenuhi oleh pihak perusahaan,” kata dia.

Dase menyebutkan pengeluaran izin minimarket itu berdasarkan kajian tim gabungan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai leader, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), KUKMP dan kepolisian. “Kami imbau semua pengusaha harus menempuh semua proses perizinan sesuai prosedur,” papar dia. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.