Tak Ada Serah Terima Jabatan

193
0

Sidang Istimewa Digelar Malam Hari

CIHIDEUNG – Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Drs H Budi Budiman dan H M Yusuf tinggal menunggu hitungan hari. Untuk itu, Pemerintah Kota Tasikmalaya beserta unsur terkait tengah mempersiapkan prosesi sakral menyambut pimpinan daerah baru untuk lima tahun ke depan.
Berhubung hajat ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot menunggu aba-aba dan instruksi apa saja yang perlu dilakukan. Apalagi, baru periode ini kepala daerah tidak berganti orang. “Kepastian mekanisme pelantikannya seperti apa, kami masih menunggu undangan rapat koordinasi dari provinsi. Sebab hajatnya diselenggarakan di sana,” ujar Kepala Bagian Pemerintahan Suherlan saat dihubungi Radar, kemarin (1/11).
Nantinya, kata dia, beberapa pihak akan diundang dalam rapat ini mulai dari Setda, Setwan, Bagian Umum serta para Asisten dipimpin Plt Sekda. Untuk diberikan arahan dan persiapan yang harus dilakukan dalam prosesi pelantikan pada 14 November 2017 mendatang. “Bocorannya, rapat tersebut akan dilaksanakan pada 8 November 2017 di Bandung. Siapa saja yang harus terlibat dan diundang dalam pelantikan nanti, kemungkinan ditentukan di rapat,” terang dia.
Suherlan memprediksi secara umum biasa saja, calon kepala daerah mengenakan pakaian lengkap dan normatif. Apalagi Kota Tasikmalaya pemenang Pilkada-nya merupakan petahana, jadi sepertinya tidak ada serah terima jawaban.
Ketika ditanya apakah Wakil Wali Kota sebelumnya yakni Ir H Dede Sudrajat MP harus hadir dalam pelantikan? Dia belum bisa menjawab sebab masih menunggu mekanisme dari provinsi. “Tetapi logikanya pasti diundang. Kita tunggu saja kepastiannya seperti apa,” ungkapnya.
Suherlan menambahkan untuk pelantikan saat ini, pemerintahan daerah harus mengadakan sidang paripurna istimewa. Rencananya, dilakukan di malam hari usai kepala daerah dilantik. Sesuai edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maksimal 14 hari dari pelantikan harus diselenggarakan sidang. “Itu sudah diatur oleh pemerintah pusat bahkan akan dikuatkan melalui peraturan presiden. Kita didaerah harus menyelenggarakan sebagai pintu masuk harmonisasi antara eksekutif dan legislatif, kemudian mempublikasi dan menyampaikan kembali janji politiknya dihadapan representasi masyarakat,” beber dia.(igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.