Tak Ada Wabup, Pemkab Tasikmalaya Ditegur Mendagri

108
0

SINGAPARNA – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kedua kalinya mendapatkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemprov Jabar, untuk segera mengisi jabatan wakil bupati (wabup) yang sudah lama kosong.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya Ir Zaenal Purkon MSi  mengatakan, pada Selasa (16/7) pemerintah daerah kembali mendapatkan surat edaran tentang pengisian kekosongan jabatan wakil bupati Tasikmalaya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

“Surat edaran yang diberikan oleh biro dari provinsi tersebut, menindaklanjuti dari Kemendagri. Salah satu poinnya adalah agar bupati segera berkoordinasi dengan partai pengusung untuk mengusulkan dua orang calon wakil bupati, kemudian disampaikan ke DPRD untuk dipilih,” kata Purkon saat dihubungi Radar, Jumat (19/7).

Lanjut Purkon, surat edaran kali ini merupakan kedua kalinya Kemendagri menyurati dan mengingatkan soal pengisian jabatan wakil bupati. “Jadi pemerintah provinsi mendesak bupati segera mengisi kekosongan wakil bupati,” katanya, menjelaskan.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya Drs H Iing Faridz Khozin MSi mengaku sudah menerima surat tembusan soal pengisian kekosongan wakil bupati yang ditujukan kepada bupati dan pimpinan DPRD. “Dari pihak biro pemerintahan Provinsi Jawa Barat, datang langsung ke Bagian Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, kemudian kita diberi surat tembusan soal pengisian wabup dan sudah diserahkan kepada pimpinan,” ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti surat tembusan kedua yang dilayangkan Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Nanti kita bahas di Badan Musyawarah (Banmus) kemudian mendesak bupati dengan nota Komisi I agar segera mengajukan dua nama calon wakil bupati Tasikmalaya. Karena sesuai aturan dan undang-undang harus diisi. Mengingat pada saat dilantik 3 Desember 2018, Bupati Ade sisa masa jabatannya 27 bulan,” katanya.

Ruhimat menambahkan, surat edaran kedua yang disampaikan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan keseriusan dari pemerintah pusat dan provinsi kepada daerah yang tidak mengisi jabatan wakil bupati, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya.

“Sebenarnya kami sudah berupaya pada surat edaran pertama Januari lalu. Kami melalui paripurna sudah disampaikan kepada eksekutif untuk segera mengisi dan mentaati aturan dan perundang-undangan dalam mekanisme pengisian jabatan wabup,” harapnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.