Tak Bermasker di Kota Tasik Didenda Rp50 Ribu, Kebijakan yang Tidak Bijak

1342
0

KOTA TASIK – Sanksi denda bagi warga yang tidak memakai masker di luar rumah mulai diberlakukan di Kota Tasikmalaya hari Sabtu (01/08).

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Nomor 29 Tahun 2020, tentang : Penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum dalam Masa Pandemi Virus Corona.

Kebijakan ini mengundang kritikan banyak pihak sebagai aturan yang tidak bijak. Dimana diberlakukan saat masyarakat tengah berusaha bangkit ekonominya saat masa pandemi ini.

Hal itu seperti dikatakan Pemerhati Sosial dan Tata Kota, Nanang Nurjamil.

Kata dia, kebijakan ini adalah hal yang tidak bijak di tengah situasi dan kondisi perekonomian masyarakat yang memprihatinkan.

“Jangankan untuk bayar denda tidak bermasker, sekadar untuk membeli beras saja bagi masyarakat kecil harus berusaha keras siang malam untuk mencarinya,” katanya kepada radartasikmalaya.com.

“Bayangkan kalau saudara-saudara kita seperti sopir angkot, tukang becak, kusir delman, tukang ojek, dan para pedagang kecil lupa tidak bermasker harus membayar denda Rp50.000, mau darimana membayarnya,” terangnya.

“Sementara berapa pendapatan mereka? Sudah lumayan kalau bisa mendapatkan Rp50.000 sehari, untuk membeli beras 5 kilogram bagi keluarganya,” sambungnya.

Namun realitanya banyak yang justru untuk sekadar membeli beras saja tidak cukup.

Harusnya, saran dia, bagikan dulu maskernya kepada masyarakat secara tepat sasaran.

“Bukankah ada pengadaan masker 500.000 picis dengan anggaran Rp1,5 Milyar sudah dibelanjakan dari anggaran APBD untuk penanggulangan Covid-19 kemana itu?” tanyanya.

Belum lagi, tambah dia, bantuan masker dan donasi dari pihak ketiga sangat banyak.

Maka, saran dia, berlakukan saja tipiring dengan sanksi bersih-bersih sampah, misalnya.

“Jadi tidak perlu harus dengan denda dalam bentuk uang, kasihan masyarakat kecil. Wali Kota harusnya membuat Perwalkot berdasarkan kajian yang holistik, komprehensif dan faktual dengan mempertimbangkan situasi serta kondisi riil masyarakat,” tambahnya.

Jelas dia, jangan hanya karena alasan mengikuti Pergub Jabar untuk membuat masyarakat lebih disiplin dalam upaya mencegah terpapar pandemi Covid-19.

Justru kebijakan ini malah membebani masyarakat yang sedang susah karena himpitan ekonomi semakin bertambah susah.

(rezza rizaldi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.