Tak Bisa Bolos, PNS Harus Kirim Bukti Foto Upacara

747
0
MUDZAKIR

JAKARTA – Wacana untuk menambah hari cuti bersama dipastikan tidak terealisasi. Hal itu menyusul disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 13 tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil 2019. Di situ diputuskan, cuti bersama hanya pada tanggal 3 (Senin), 4 (Selasa), dan 7 (Jumat) Juni.

Dengan demikian, para pegawai negeri sipil bisa menikmati masa liburan selama sembilan hari. Mulai dari Sabtu (1/6) hingga Minggu (9/6). Dan kembali kerja pada Senin (10/6).

Sebelumnya, muncul wacana untuk menjadikan hari Jumat 31 Mei masuk dalam cuti bersama. Hari itu dianggap kejepit karena Kamis 30 Mei merupakan hari libur nasional Kenaikan Yesus Kristus.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Mudzakir mengatakan, keputusan masa cuti bersama yang ditetapkan Presiden Jokowi untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja PNS. “Cuti bersama juga tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS. Tolong diingat, libur PNS sembilan hari jangan lebih,” ujarnya, kemarin (28/5).

Dia menambahkan ketentuan cuti bersama berlaku umum. Bukan hanya bagi Pegawai Negeri Sipil, tapi juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian bagi PNS yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat selama masa lebaran, akan diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebanyak cuti bersama. “Sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan, berdasar Keppres tersebut praktis pada 31 Mei PNS tetap masuk. Namun, jika ingin libur di tanggal tersebut, PNS bisa mengajukan cuti tahunan di luar cuti bersama. “Asal alasannya jelas. Misalnya, tempat asalnya jauh dan sudah beli tiket,” ungkapnya, kemarin.

Selain itu, koordinasi dengan rekan satu tim atau ruang harus dilakukan. Sebab, pelayanan publik di instansi tetap harus berjalan baik dengan sisa PNS yang ada. Nah, kalau bolos tanpa alasan, tentunya akan dikenai hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Ridwan mengingatkan pada momen Hari Lahir Pancasila pada Sabtu (1/6) nanti, PNS tetap diwajibkan untuk ikut upacara peringatan. Kepala BKN Bima Haria Wibisana, kata dia, sudah membuat edaran internal untuk tetap mengikuti upacara. Langkah itu kemudian diikuti oleh lembaga lain. “Bagi yang terlanjur pulang kampung, silakan ikut upacara di instansi setempat. Sertakan bukti foto, absen, dan lain-lain saat ikut upacara,” jelas Ridwan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menuturkan bahwa Jumat tanggal 31 Mei ASN tetap masuk seperti biasa. “Ya, (Jumat, Red) itu hari kerja,” tandasnya usai memimpin kegiatan buka bersama di lingkungan Kementerian PAN-RB semalam (27/5).

Syafruddin menuturkan tidak benar pemerintah menetapkan Jumat depan sebagai hari libur cuti bersama menyambut lebaran 2019. Dia mengatakan yang libur itu 30 Mei dan 1 Juni. Dan mewajibkan mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila. “Tahun lalu juga begitu sama. Tanggal 1 Juni wajib upacara,” katanya. Syafruddin mengatakan sesuai dengan etika kelembagaan seluruh ASN diharapkan hadir saat upacara Sabtu 1 Juni. Setiap instansi diimbau untuk membuat absensi kehadiran upacara Hari Lahir Pancasila.

Sejumlah kementerian dan lembaga sudah mengeluarkan ketentuan terkait upacara Sabtu tersebut. Diantaranya BKN memperbolehkan ASN untuk ikut upacara di kantor perwakilan BKN di daerah setempat. Seperti diketahui BKN memiliki sejumlah kantor regional (kanreg) di sejumlah titik.

Diantaranya adalah kanreg BKN di Jogjakarta atau di Surabaya. Secara teknis nanti masing-masing ASN mengirimkan foto bukti ikut upacara ke pimpinannya sebagai bukti telah ikut upacara.

Lebih lanjut Syafruddin juga mengingatkan bahwa ASN maupun pejabat negara dilarang untuk menerima parcel. “Kalau kartu ucapannya saja tidak apa-apa. Barang parcelnya sebaiknya dikembalikan,” katanya.

Dia sudah mewanti-wanti penjaga ruangannya untuk mengembalikan jika ada pemberian parcel berisi barang-barang. Jika ada ASN atau pejabat negara yang masih menerima parcel, resikonya harus melaporkan ke KPK. (wan/ful)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.