Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.1%

88.5%

3.1%

0.3%

5.9%

0%

1%

0%

UU : Tanpa Sekda dan Wabup, Roda Pemerintahan Pincang

52
0

MANONJAYA – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera mengisi jabatan sekretaris daerah (sekda) definitif. Jabatan tersebut sangat penting dalam berjalannya roda pemerintahan.

“Harapan kami kepada pemerintah daerah untuk memperjuangkan dan segera mengisi sekda definitif untuk memperlancar komunikasi serta berjalannya roda pe­merintahan,” ujarnya kepada Radar, kemarin (7/4).

Menurut Uu, walaupun saat ini posisi panglima ASN sudah diisi oleh Pelaksana harian (Plh), namun itu tidak cukup. Karena kewenangan Plh dan sekda definitif sangat berbeda. Ada beberapa kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh Plh. “Sebenarnya dari segi  kegiatan berjalan lancar, karena semuanya sudah ter-handle oleh Plh, hanya kewenangannya tetap berbeda,” paparnya.

Uu pun mengaku akan ikut mendorong dalam proses pengisian sekda definitif, apabila pemerintah daerah sudah melayangkan surat atau usulan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Saya sebagai mantan bupati Tasikmalaya akan terus mendorong segera dilakukan pengisian sekda definitif,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dr H Basuki Rahmat MSi mengatakan pemerintah daerah ibarat jatuh tertimpa tangga. Sudah belum adanya jabatan wakil bupati, ditambah sekda definitif pun belum kunjung diisi. “Kalau saya melihat roda pemerintahan ini berjalan dengan timpang,” ujarnya saat dihubungi Radar, kemarin.

Jelas dia, ketimpangan dilihat dari adanya dua posisi strategis yang belum terisi. Padahal, dua jabatan tersebut memiliki tugas vital. Seperti wakil bupati bertugas sebagai koordinasi SKPD, pembinaan kepegawaian dan pengawasan. Kemudian untuk sekda mengatur alur berjalannya roda pemerintahan sebelum sampai ke bupati. “Saya membayangkan saat ini betapa repotnya bupati tanpa ada sekda dan wakil bupati,” ungkapnya.

Lanjut dia, ketika bupati cukup direpotkan dengan tugas-tugas wakil bupati dan sekda definitif, jelas berdampak terhadap efektivitas pemerintahan yang menjadi terganggu. “Buktinya sampai saat ini program-program di setiap SKPD belum berjalan. Serapan anggarannya pun rendah, termasuk lelang proyek sampai saat ini belum ada yang berjalan,” terangnya.

Lanjut dia, untuk menyelesaikan ketimpangan roda pemerintahan ini ada di tangan bupati. Karena, yang memiliki wewenang dalam penentuan sekda dan wakil bupati adalah bupati. “Saat ini tidak ada alasan bupati menunda-nunda kekosongan dua jabatan penting itu. Bupati harus segera mengisi kekosongan dua jabatan ini,” paparnya.

Basuki menegaskan pemerintah daerah boleh mengklaim roda pemerintahan tetap berjalan tanpa sekda definitif. Tapi, pada kenyataannya nihil. Itu terbukti pada triwulan pertama ini belum ada program atau kegiatan yang dilakukan SKPD. “Jangan asal bicara tanpa ada sekda pemerintahan tetap berjalan. Kalau memang secara umum tetap berjalan dalam artian ASN tetap masuk kerja setiap hari, tapi mana kegiatannya,” keluhnya. (ujg)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.