Tak Diperhatikan Pemerintah, Minat Jadi Guru Madrasah di Kota Tasik Terancam

71
1
Loading...

CIHIDEUNG – Kurang di­per­hatikannya guru madrasah akan berdampak kepada proses pendidikan di lembaga berbasis keagamaan itu. Selain minat yang kurang dari pelajar, keinginan guru untuk mengajar di madrasah pun bisa menurun.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan persoalan pendidikan madrasah ini memang cukup rumit. Pasalnya, secara regulasi kewenangannya ada di Kementerian Agama yang merupakan lembaga vertikal.

“Tidak bisa dipungkiri ada dikotomi antara pendidikan di bawah dinas dan di bawah Kemenag,” ujarnya kepada Radar, Kamis (14/1).

Terkait guru madrasah yang tidak punya peluang untuk masuk CPNS dan PPPK, ini tentunya harus dicari solusinya. Pemerintah daerah pun tidak bisa angkat tangan begitu saja. “Harus dicari ruang kewenangan dari pemerintah daerah membantu para guru madrasah,” ujarnya.

Baca juga : Renovasi Pasar Pancasila Kota Tasik Dilanjut, Cikurubuk Ditunda

loading...

Banyak kasus guru madrasah pada akhirnya berpindah ke sekolah umum di bawah dinas. Karena merupakan hal manusiawi ketika tenaga pendidik mengejar kesejahteraan di samping pengabdian. “Dikhawatirkan nantinya madrasah hanya dijadikan batu loncatan saja untuk pengalaman mengajar,” katanya.

Dia sepakat bahwa sekolah umum maupun madrasah sasaran pendidikannya tetap warga Kota Tasikmalaya. Sehingga, menurutnya ada juga hak dan tanggung jawab dari pemerintah daerah atas keberlangsungan pendidikan madrasah. “Kan siswa madrasah juga hampir semuanya warga Kota Tasik,” terangnya.

Kekhawatiran itu juga diakui Ketua DPD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Tasikmalaya Asep Rizal Asy’ari. Beberapa rekan-rekannya yang masih honorer memilih pindah ke sekolah umum. “Karena kesempatan guru madrasah terbilang kecil untuk menjadi CPNS atau PPPK,” tuturnya.

Ini tentunya akan berdampak kepada kualitas pendidikan di madrasah jika guru-guru yang sudah berpengalaman pindah. Minat masyarakat untuk memasukkan an aknya ke madrasah pun pada akhirnya akan semakin berkurang. “Pendidikan madrasah akan sulit maju jika begini terus,” katanya.

Jika memang pemerintah tidak bisa memperbesar peluang guru madrasah menjadi PPPK, seharusnya ada perhatian lebih juga dari pemerintah. Supaya para guru madrasah bisa nyaman dalam mengabdikan diri. “Karena selama ini perhatian dari pemerintah masih minim,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asep mengatakan kebijakan pemerintah yang menghapuskan formasi guru dalam seleksi CPNS menjadi pil pahit untuk dia dan rekan-rekannya. Tidak dipungkiri, menjadi PNS merupakan hal yang diidam-idamkan.

“Karena bagaimana pun guru madrasah butuh kesejahteraan,” ujarnya kepada Radar, Rabu (13/1).

Ada pun harapan yang dimiliki yakni mengejar seleksi PPPK yang tidak jauh berbeda dengan PNS. Hal itu pun kandas karena tidak ada kuota untuk guru madrasah. “Dari 1 juta kuota Kemenag, tidak ada untuk guru madrasah,” ujarnya.

Hal ini dinilai sebagai diskriminasi terhadap tenaga pendidik di lembaga pendidikan keagamaan itu. Karena pemerintah seolah lebih fokus memperhatikan para guru di bawah naungan Kementrian Pendidikan. “Padahal guru madrasah juga harus diperhatikan,” katanya.

Dijelaskannya, baik guru di bawah Kementerian Pendidikan maupun Kemenag sama-sama ikut andil dalam membangun generasi bangsa. Perlakuan penguasa pun seharusnya bisa lebih adil. “Meskipun berbeda, UU Pendidikan tetap satu,” terangnya.

Pihaknya sudah berkomunikasi dengan tingkat DPP untuk menyikapi hal ini. Diketahui bahwa ada wewenang pemerintah daerah dalam kuota formasi PPPK itu. “Karena pada prinsipnya PPPK ini juga jadi kepentingan pemerintah di daerah,” tuturnya.

Pihaknya pun berencana untuk melakukan audiensi baik dengan Komisi IV DPRD juga pemerintah daerah. Pihaknya berharap pemerintah bisa mengupayakan agar guru madrasah di Kota Tasikmalaya bisa dapat kuota PPPK.

“Setidaknya pemerintah Kota Tasikmalaya ikut memperjuangkan guru madrasah juga,” katanya.

Kesejahteraan tenaga pendidik sedikit banyak berpengaruh pada kualitas pengabdian. Terlebih dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) guru, ada sekitar 500 rekannya yang tidak terakomodir. “Kalau guru masih bingung urusan dapur, bagaimana bisa mengajar secara maksimal,” pungkasnya.(rga)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.