Tak Direspon Pemkab & Dewan Garut, Demonstran Tutup Jalan

88
0
AKSI. Ratusan mahasiswa dari PMII Garut menggelar aksi di depan Kantor Bupati Garut, Jalan Pembangunan Kecamatan Tarogong Kidul, kemarin. Yana Taryana / Rakyat Garut

TAROGONG KIDUL – Ribuan buruh dan mahasiswa di Kabupaten Garut terus melakukan aksi penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Rabu (7/10). Masa aksi sempat menutup jalan karena tidak direspons pemerintah dan DPRD Kabupaten Garut.

Ratusan mahasiswa dari berbagai pergerakan seperti PMII dan KAMMI melakukan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini di Bunderan Simpang Lima dan Gedung DPRD Garut.

Baca juga : Alhamdulillah.. 14 Pasien Corona di Garut Sembuh

Ketua Umum KAMMI Garut Riana Abdul Azis menilai, Omnibus Law yang disahkan ini terkesan dipaksakan di tengah situasi pandemi covid-19.

Ia mengulas, aksi demi aksi penolakan Omnibus Law sudah gencar dilakukan elemen buruh, mahasiswa hingga kalangan masyarakat sipil lainnya, namun baik pemerintah maupun DPR tetap tak mau mendengar dan tidak menghiraukan.

“KAMMI Garut tetap konsisten menolak Omnibus Law ini dengan demonstrasi. Kita peduli nasib buruh yang terdampak UU Cipta Kerja. Demonstrasi adalah bagian dari ikhtiar dalam memperjuangkan nasib para buruh,” terangnya.

Riana menyebutkan, Omnibus Law ini adalah bentuk ketidakhadiran negara dalam mendengar aspirasi dari masyarakat. Alih-alih membuat negara kondusif, pemerintah dan DPR menurutnya malah menyulut amarah publik.

“Jangan sampai buruh yang menjadi korban kekejaman para kapitalis. Omnibus Law ini berbahaya untuk keberlangsungan umat manusia. Kita siap menjegal Omnibus Law. DPR RI jangan seperti anak-anak TK yang asyik dengan dirinya sendiri. Jangan bunuh rakyat secara perlahan dengan Omnibus Law,” tegasnya
Di lokasi lain, ribuan buruh PT Changsin Reksa Jaya mengadakan aksi di depan pabrik yang ada di Kecamatan Leles.

Dalam aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja ini ribuan buruh menutup Jalan Bandung-Garut yang menjadi akses utama dari Bandung menuju Garut atau sebaliknya.

Galih Rahadian, penanggung jawab aksi buruh mengatakan, pihaknya mengadakan aksi di depan pabrik sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan itu sebab undang-undang tersebut sangat merugikan buruh.
“Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan kami terhadap Omnibus Law. Pemerintah sudah jelas hanya berpihak pada para pengusaha, sedangkan buruh yang dirugikan tak diperhatikan,” ucapnya.

Baca juga : Terpidana Pornografi 1 Wanita Vs 3 Pria di Garut Ajukan Judicial Review ke MK

Menurut Galih, para buruh sudah beberapa kali meminta untuk bertemu dengan pemerintah dan DPRD Garut, namun tak ada tanggapan yang dilakukan. Saat buruh melakukan unjuk rasa ke jalan, pemerintah dan DPRD baru mau merespons.

Seolah melarang buruh untuk berunjuk rasa di jalan.

“Kami ingin Pemkab dan DPRD Garut menolak UU Cipta Kerja ini dan menyampaikan kepada pemerintah pusat. Kami ingin undang-undang ini dicabut,” terangnya. (yna)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.