Kenaikan Tarif Parkir yang Mahal tak Bisa Diatur dengan Perwalkot

106
0
LALU LINTAS PADAT. Suasana di Jalan HZ Mustofa dipadati kendaraan yang melintas dan parkir Minggu (5/1) siang. Firgiawan / Radar Tasikmalaya

“Sangat wajar ada reaksi masyarakat, karena Perwalkot Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Parkir langsung menuai reaksi publik. Sebab, eloknya diatur oleh Perda sehingga dapat dikaji bersama dalam menentukan besarannya,” ujar Dodo kepada Radar, Minggu (5/1).

Seharusnya, kata Dodo, ketika Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah menjadi Perda Nomor 8 Tahun 2018, Pemkot melampirkan penentuan besaran retribusi tarif di dalamnya.

Seperti perubahan tarif uji kendaraan yang diubah, seiring Perda retribusi tersebut disesuaikan. Meski pada akhirnya, kata Dodo, diamanatkan kembali melalui Perwalkot dalam pengaturan teknis kebijakan tersebut.

“Kalaupun kaitan parkir diatur melalui Perwalkot, itu mengatur tepi jalan mana saja yang harus ditarif retribusi. Tidak mengarah ke nominal besaran tarifnya,” kata dia.

Dodo Rosada

Menurut politisi senior PDIP ini, ketika rencana penyesuaian tarif dilampirkan pada Perda Perubahan Retribusi Jasa Umum, Pemkot bisa mengkaji secara seksama dengan melibatkan semua pihak, sehingga dapat diketahui masyarakat, ketika tahapan public hearing pada saat penyusunannya digodok di DPRD.

“Kenapa parkir tidak dituangkan di sana. Harusnya di lampiran pada Perda Perubahan Retribusi Jasa Umum. Masa kaitan retribusi cukup dengan Perwalkot,” keluhnya.

“Apalagi ini (kenaikan tarif parkir, Red) imbasnya langsung ke masyarakat. Tidak seperti Perwalkot lain yang terkadang tidak terasa efek kebijakannya oleh publik secara langsung,” sambungnya yang juga anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya tersebut .

Dia menyatakan apabila kebijakan besaran tarif parkir terlampir pada Perda, otomatis akan melewati serangkaian kajian dari berbagai aspek. Tidak hanya secara yuridis, filosofis dan juga sosiologis.

“Kalau dengan Perwalkot saja tidak akan pendekatan ke arah sana (pertimbangan, saran dan masukan dari masyarakat, Red). Ketika masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properpemda, Red) otomatis terbuka secara transparan diketahui semua, kalau seperti ini seolah langsung menggunakan tangan besi dan melukai masyarakat,” ucapnya memaparkan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Bagas Suryono mengatakan, sejatinya untuk menaikkan pendapatan asli daerah dari parkir, secara kasat mata masih banyak potensi parkir yang belum tergali.

Ia sepakat dengan Dodo bahwa untuk menentukan besaran tarif, idealnya Pemkot menggunakan regulasi yang lebih legitimate secara keseluruhan, yakni melalui Perda.

“Secara pribadi, memang tidak mesti dinaikkan dalam mengejar target. Bisa melalui penertiban parkir liar supaya masuk ke PAD, tidak serta-merta begini,” ujar politisi PAN tersebut. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.