Tak Kunjung Dibahas, Terancam Tak Punya Anggaran Perubahan

2

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

BANJAR – Batas waktu pengesahan APBD Perubahan tahun 2018 Kota Banjar tinggal menghitung hari. Sesuai aturan, pengesahan APBD Perubahan tidak boleh melebihi 28 September 2018.

Jika lebih dan belum disahkan, maka Kota Banjar terancam tidak akan memiliki anggaran perubahan.

“Ya dari kita pekerjaan selesai dan sudah kita serahkan dan sekarang sudah di DPRD. Tinggal di DPRD, di kita sudah tidak ada masalah. Perubahan itu suatu keniscayaan ya, harus terjadi. Beliau-beliau (anggota DPRD) itu orang besar lah, pasti berpikir hal-hal yang besar untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat Kota Banjar,” kata Sekda Kota Banjar Ade Setiana di ruang kerjanya Senin (24/9).

Ia menjelaskan jika APBD-P sekitar Rp 25 miliar itu sampai tidak disahkan, maka akan berpengaruh terhadap target 17 perda yang harus diselesaikan tahun ini.

“Dan yang penting di perubahan itu kan ada bantuan-bantuan dari provinsi setelah APBD Murni ditetapkan itu kan harus diparsialkan, nah itu dilegitimit-nya di perubahan. Jadi perubahan itu bukan menggeser anggaran atau menambah anggaran saja, tapi melegitimasi bantuan-bantuan yang datang setelah APBD Murni ditetapkan. Kemudia ada kegiatan Porsenitas juga nanti yang gagal dilaksanakan karena tidak ada APBD-P,” katanya.

Tapi Ade optimis meski tinggal empat hari lagi (terhitung dari kemarin), APBD bakal diparipurnakan.

“Saya optimis lah bisa disahkan,” jawab Ade.

Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar H Mujamil mengaku belum punya gambaran kapan APBD-P diparipurnakan.

“Belum tahu, coba tanya orang yang di Badan Musyawarah (Bamus). Badan Anggaran (Banggar) saja baru rapat sekali,” ujar ketua Bapemperda DPRD Kota Banjar ini.

Terpisah, Ketua DPRD sekaligus Bamus Dadang R Kalyubi mengatakan belum digelarnya sidang paripurna APBD Perubahan tahun 2018 karena belum ada rekomendasi dari Komisi III DPRD Kota Banjar.

“Menunggu rekomendasi dari komisi tiga, sob. Menunggu rekom dari komisi tiga ke badan anggaran, begitu, sob,” jawab Dadang melalui pesan singkat.

Pemerhati pemerintah Sidik Firmadi MIP menduga ada koordinasi dan komunikasi yang buruk antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjar.

Seharusnya, kata dia, eksekutif dan legislatif bersinergi dalam setiap tahapan dalam proses pembahasan Raperda APBD-P tahun 2018.

“Jika tidak disahkan juga maka ada dampaknya jelas pada kelancaran pembangunan. Meskipun APBD-P tidak sebesar murni, namun ke­pen­ting­annya tetap sama ada program prioritas di dalam­nya. Ke­mudian kepen­tingan dan hak masya­rakat yang akan tera­n­cam,” katanya.

Ia men­desak supaya dua lembaga penye­lenggara peme­rintah ini serius dan tidak memen­tingkan ego, baik individu maupun go­longan.

“Jika tidak ada kordinasi yang baik ya dampaknya seperti ini, pembahasan telat. Kemudian efeknya akan sangat terasa bagi masyarakat,” ujarnya. (cep)

loading...