Tak Pernah Bikin Proposal, Lembaga di Kabupaten Tasik Terima Rp150 Juta Seharusnya Rp500

150
0
Loading...

SINGAPARNA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tasikmalaya terus ramai didatangi yayasan atau lembaga pendidikan keagamaan yang mengaku menjadi korban pemotongan dana hibah bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) tahun 2020, Minggu (21/2/2021).

Kali ini, ada tiga lembaga atau yayasan asal Kecamatan Sodonghilir yang membeberkan kronologis pemotongan bansos yang menimpanya. Mereka ingin meminta pendampingan hukum oleh LBH Ansor ketika nanti diperiksa sebagai saksi oleh aparat penegak hukum (APH).

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik SH menjelaskan, kedatangan perwakilan tiga lembaga pendidikan keagamaan asal Kecamatan Sodonghilir ini untuk meminta pendampingan hukum, sebelum mereka memberikan keterangan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dalam agenda pemeriksaan sebagai saksi pada Senin (22/2/2021).

Menurut dia, kasus pemotongan bansos yang terjadi di Kecamatan Sodonghilir, modusnya tidak jauh berbeda seperti yang terjadi di Kecamatan Sukarame.

“Hari ini, kami menerima informasi baru, bahwa kasus pemotongan tersebut juga terjadi di Kecamatan Cigalontang dan Sukaraja. Selain di Kecamatan Sukarame dan Sodonghilir,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

loading...

Perwakilan lembaga pendidikan keagamaan yang datang ke kantor LBH Ansor, terang Asep, jelas akan dikawal dan dilakukan pendampingan hukum selama proses pemeriksaan oleh kepolisian dann kejaksaan.

“Yang disampaikan oleh perwakilan lembaga asal Sodonghilir, seperti yang dialami oleh lembaga pendidikan keagamaan penerima hibah asal Sukarame. Pihak lembaga mengaku tidak pernah membuat proposal dan juga menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya, menjelaskan.

Dia menambahkan, para korban pemotongan ini rata-rata hanya menyerahkan stempel dan dokumen lembaga seperti rekening. Setelah itu tidak tahu seperti apa prosesnya. “Hingga akhirnya ada informasi jika dana banos turun dan masuk rekening lembaga,” tambah dia.

Salah satu Sekretaris Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kecamatan Sodonghilir yang menjadi penerima hibah bansos berinisial AA mengatakan, sekitar Juli 2020, pihak lembaga mendapat tawaran dana hibah bansos dari Pemerintah Provinsi Jabar, yang menawarkannya langsung datang ke lokasi.

Baca juga : Penerima Bansos di Kabupaten Tasik Diklarifikasi Polisi, PCNU: Kawal Kasusnya!

Menurutnya, seseorang yang mengaku memiliki kedekatan khusus dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini, meminta pihak lembaga menyerahkan stempel dan nomor rekening.

“Karena orang tersebut mengaku kenal dengan orang yang disebut-sebut sebagai anggota DPRD, kami menyerahkan stempel dan nomor rekening,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, setelah beberapa bulan kemudian ada kabar bahwa uang bantuan bansos provinsi tersebut sudah masuk ke rekening lembaga.

AA mengaku tidak tahu soal proposal apalagi NPHD. Pada intinya lembaga tidak mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi, selain stempel dan nomor rekening.

“Yang pasti setelah menarik uang dari rekening di salah satu bank di Kecamatan Cibalong, datang seseorang untuk mengambil uang tersebut. Dari total Rp 500 juta, kami hanya menerima Rp 150 juta,” ujarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Yayat Hidayat SH membenarkan bahwa ada agenda pemeriksaan saksi dari perwakilan lembaga pendidikan keagamaan terkait dugaan pemotongan dana bansos, Senin (22/2).

“Iya, tetapi jangan diliput dulu, karena masih proses penyelidikan. Insyaallah Rabu (24/2) ketika ada hasil penyelidikan, sudah boleh diekspose atau disampaikan hasilnya,” singkatnya. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.