Tangkal Hoaks, Kinerja Humas Wajib Dirombak

9
HOAX red stamp text on white

JAKARTA – Berita hoaks, ujaran kebencian hingga isu -isu miring masih menjadi bumbu dalam masa kampanye Pemilu 2019.

Semua racun tersebut seolah dialamatkan kepada pemerintah atau kinerjanya. Padahal, semua tuduhan itu sangat tidak berdasar.

Pesan komunikasi semacam berpotensi besar menggerus kepercayaan terhadap pemerintah dari sebagian anggota masyarakat yang belum kritis.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, untuk menangkal derasnya hoaks tersebut, butuh revitalisasi semua Biro Humas dan Informasi di semua Kementerian dan lingkaran instansi pemerintah lainnya. Ini dilakukan guna mengubur segala bentuk pesan komunikasi yang tidak produktif tersebut.

“Hoaks ini seperti arus banjir bandang sangat deras, amat sulit menghambat dengan membangun tanggul setangguh apapun di tengah banjir sedang terjadi. Cara yang efektif dengan metode mengalihkan dan memecah arus banjir deras ke berbagai arah,” terangnya.

Di satu sisi, sambung Embrus, efek banjir hoaks mampu dieliminir. Di sisi lain, berbagi sumber daya air diserap lahan yang lebih luas. Analogi mengatasi arus banjir tersebut sangat bisa diadopsi oleh pemerintah pusat, sayangnya belum terkelola dengan baik, menjadi hal yang produktif.

“Termasuk humas, semua mendapat alokasi dana APBN, memiliki sumber daya manusia dan sejumlah perangkat teknologi komunikasi yang sudah sangat mumpuni dibanding dengan teknologi para penyebar hoaks, jadi saya melihat ada yang salah di sini. Salah satunya manajemen dan leadership bidang komunikasi,” terang Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Pelita Harapan tersebut.

Emrus mengelaborasi solusi menangkal hoaks salah satunya lewat sosialisasi secara masih lewat tangan-tangan biro humas. Salah satunya menggunakan media sosial atau massa dengan ukuran harus menjadi trending topik.

“Selanjutnya, biro humas kementerian pun mampu memproduksi dan mewacanakan isu baru yang produktif. Seperti mengejawantahkan survei masyarakat mengenai dana desa atau infrastruktur yang sudah berhasil dibangun saat ini,” terang Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner tersebut.

Jika jejaring humas sudah matang menangkal hoaks, maka setiap biro personalia kementerian dan instansi pemerintah sejatinya mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) paling tidak mempunyai dua atau lebih akun sosial media. Akun medsos ini menjadi penyebar wacana keberhasilan pembangunan di kementeriannya masing-masing secara masif ke ruang publik.

“Modelnya seperti japri, jadi satu isu disebar lewat seorang koordinator yang mumpuni. Fungsi koordinator untuk mengelola, mengoordinasi dan mengefektifkan isu yang berkembang dari satu akun ke ribuan akun pegawai kementerian tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengimbau kepada seluruh humas media dari kementerian dan lembaga negara untuk melakukan pendekatan secara budaya.

Hal tersebut sebagai salah satu cara untuk menangkal hoaks yang kini merajalela di dunia maya. Menurut Rudiantara, pendekatan secara budaya lebih efektif dalam penyampaian pesan ke masyarakat sekaligus sarana yang baik untuk menangkal hoaks.

“Penyampaian informasi ke masyarakat membutuhkan cara yang efektif. Salah satu cara yaitu dengan menggunakan budaya seperti wayangan dan sebagainya,” tandasnya. (tgr/fin)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.