Tanpa Honorer Belajar Mengajar Bisa Keteteran

164
0
Loading...

CIAMIS – Pemerintah Kabupaten Ciamis harus bisa memberikan kesejahteraan kepada honorer. Tanpa mereka, belajar mengajar di sekolah akan keteteran, karena guru PNS masih mengalami kekurangan. Terlebih, ratusan pendidik berstatus abdi negara pensiun setiap tahunnya.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis H Nurjamil Ali Sahbana menilai persoalan tenaga pendidik di Kabupaten Ciamis menjadi dilema, karena selalu kekurangan. Setiap tahun banyak yang pensiun. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan nasib guru honorer.

“Kalau memang pemerintah tidak bisa mengangkat PNS dengan keterbatasan kuotanya, paling tidak memberikan SK para honor. Kalau ada SK honor setidaknya mereka bisa sertifikasi. Berarti para honorer bisa tertolong kesejahteraannya,” ujarnya kepada Radar, Kamis (5/12) siang.

Mengapa pemerintah harus menyejahterakan honorer? Karena, jika semua honorer sampai berdemo besar-besaran. Mogok tidak mengajar. Itu bisa dipastikan ”Ciamis celaka.” Karena mereka tidak mengajar otomatis kegiatan belajar mengajar akan keteteran. Bahkan cenderung vakum. Terlebih saat ini tenaga pendidik honorer, kata dia, lebih banyak dari PNS.

Para honorer itu mengajar di tingkat TK, RA dan PAUD. Jumlahnya mencapai 12.000-an. Belum lagi honorer di MI, SD, tsanawiyah dan SMP.

“Saya sangat prihatin kepada mereka. Karena saya tahu betul ada honorer guru yang gajinya selama enam bulan itu hanya Rp 300.000. Artinya sebulan Rp 50.000,” ujarnya.

Dia sangat berharap pemerintah memperhatikan nasib honorer, terutama guru-guru yang jumlahnya banyak. Mereka bekerjanya ful di sekolah. Mereka jelas mengabdi. Luar bisa. Pengalaman mengajarnya juga bagus.

Loading...

“Setidaknya mereka diberikan penghargaan atau kesejahteraan yang layak,” harapnya.

Apakah honorer bisa mendapatkan honor dari Pemkab Ciamis melalui SK Bupati? Menurut Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis Ihsan Rasyad AKS MM, sudah jelas ada larangan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya di Peraturan Pemerintah No 49 tahun 2018 pasal 96 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bunyi PP itu diharapkan agar tidak ada lagi proses rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apapun. “Hal itu yang menjadi peraturan pemerintah,” tandasnya.

Koordinator Daerah Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Ciamis Asep Wardiawan, sebelumnya, berharap pemerintah segera mengangkat guru non PNS menjadi PNS, karena mereka kebanyakan yang mengajar di kelas.

“Harapan kami guru non PNS yang memang harus diangkat (menjadi PNS, Red) karena kinerjanya jelas berpengalaman daripada cari tenaga baru yang belum berpengalaman,” ujar Asep kepada Radar, Rabu (4/12) pagi.

Menurut Asep, Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya MM siap mengangkat semua honorer K2 menjadi PNS. Catatannya, ada payung hukumnya dari pemerintah pusat.

“Bupati sekarang sangat menyambut baik bila ada regulasi payung hukum yang jelas dari pusat, maka honorer K2 akan di-PNS-kan paling lama dua kali pengangkatan di PNS. Mudah-mudahan tahun 2020 terealisasikan semua,” ujarnya.

Proses honorer K2 akan diangkat PNS, kata dia, beberapa minggu lalu dikatakan Ketua Komisi II DPR. Hal itu dikatakannya kepada honorer K2 saat ke Jakarta beberapa minggu lalu.

Saat ini, kata dia, honorer di Ciamis sebanyak 980 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Mudah-mudahan setelah ada regulasi baru di DPR-RI bisa di-PNS-kan,’’ ujarnya.

Ketua Umum DPP Komunitas Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI ) Endin Sahrudin SPd menilai jika pemerintah mengenyampingkan honorer berarti kesepakatan sembilan menteri dengan Komisi II, VIII dan X DPR pada 27 Juli 2007 dan PP No 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer dianggap tidak berlaku.

Padahal dalam PP tersebut, pemerintah harus menuntaskan tenaga honorer diangkat menjadi CPNS, seperti halnya dulu GBS, TKK, dan honorer daerah. Dengan demikian, KTSI memandang kebijakan pemerintah sekarang jelas-jelas memarginalkan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun berdedikasi mengabdikan dirinya.

“Pengabdian honorer untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tidak ada nilainya di mata pemerintah,” ujarnya mengkritik. (isr)

loading...