Tanpa LPJ, Bantuan Parpol Disorot BPK

67
0
ilustrasi parpol

CIHIDEUNG – Setiap partai politik (parpol) memiliki kewajiban menyerahkan Laporan Pertanggung­jawaban (LPJ) atas bantuan yang diberikan pemerintah. Sampai kemarin, baru empat parpol yang menyerahkan LPJ atas bantuan 2018. Hal tersebut pun menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya Yudi Kustiadi menyebutkan baru empat partai yang menyerahkan LPJ yakni PAN, PDI Perjuangan, PKB dan Golkar. Adapun enam parpol lainnya belum. “Ada yang masih perlu diperbaiki, ada yang belum menyerahkan,” tutur dia kepada Radar, Jumat (1/2).

Batas waktu penyerahan LPJ secara aturan adalah hari terakhir penutupan tahun anggaran yakni 31 Desember. Namun, pihaknya memberikan toleransi sampai akhir Januari. “Tapi sampai sekarang baru empat (parpol),” katanya.

Kesbangpol sudah mengirimkan surat kepada masing-masing parpol guna merampungkan dan menyerahkan LPJ tersebut. Diharapkan para pengurus parpol sesegera mungkin melaksanakan kewajibannya itu. “Sudah ada instruksi dari pemkot yang kami tindak lanjuti dengan surat,” katanya.

Mandeknya penyerahan LPJ dari parpol dipertanyakan oleh BPK karena akhir Januari seharusnya laporan tersebut sudah rampung. “Kemarin juga sempat jadi pertanyaan BPK, kenapa baru empat partai katanya,” tuturnya.

Maka dari itu, pihaknya memberi waktu kepada pengurus parpol dalam satu pekan ke depan untuk merampungkan LPJ dari bantuan yang diterima. Dikhawatirkan hal lambatnya bisa menimbulkan masalah. “Awal Februari ini rencananya BPK akan datang lagi, makanya kita minta parpol secepatnya membereskan LPJ,” ucap dia.

Bantuan keuangan parpol sudah diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.1/2018 tentang Perubahan Atas PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penggunaan dana bantuan tersebut ditujukan untuk pendidikan politik bagi kader parpol, masyarakat, dan operasional sekretariat parpol.

Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.