Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.8%

8.8%

2.4%

26.3%

2.6%

49.9%

0.1%

9.1%

0%

Tanpa Payung Hukum, PKPU Rawan Digugat

14
0

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawsalu) mengingatkan soal tiga permasalahan yang mungkin akan dihadapi Bawaslu daerah. Alasannya, aturan yang disampaikan dalam draf PKPU belum memiliki dasar hukum sehingga menjadi celah di kemudian hari.

Tiga masalah tersebut tentang Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan, larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pilkada, dan pengesahan UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).

Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, KPU dalam draft PKPU terkait pencalonan memperkenalkan namanya pra pendaftaran.

“Ini harus hati-hati. Jadi calon yang mendaftar harus dicek dulu kesiapannya,” ujar Bagja di Jakarta, Sabtu (9/11).

Ia mengungkapkan, rancangan PKPU terkait pencalonan memang bertujuan mengurangi sengketa di Bawaslu yang disebabkan tingkatan pendaftaran yang begitu banyak. Seperti pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Hanya saja, hal ini tidak juga akan menyelesaikan polemik karena belum ada kedudukan hukumnya.

Selanjutnya, larangan bagi mantan narapidana korupsi akan kembali dimasukkan ke dalam PKPU oleh KPU. Oleh sebab itu, dia mewanti-wanti akan perkara yang pernah terjadi pada Pemilu 2019 dapat terulang kembali.

“Padahal menurut saya tidak perlu lah kita membahas itu. Terlalu banyak bertarung wacana mengenai bisa tidaknya mantan narapidana masuk dalam pencalonan pemilihan. Siap-siap, kemungkinan ini juga akan jadi permasalahan,” tuturnya.

Terakhir, revisi UU Pilkada kemungkinan akan diarahkan tahun depan. Bagja menyatakan, hal ini akan jadi permasalahan Bawaslu yang akan mengawal Pilkada 2020. Apabila tetap merujuk UU Nomor 10 Tahun 2016, lanjutnya, maka harus dibuat kembali panwas (panitia pengawas).

Namun hal ini akan memunculkan permasalahan baru terkait NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang sudah ditandatangani. Sehingga perlu direvisi lantaran gaji panwas harus melalui NPHD yang posisi panwas tidak permanen.

Terpisah, akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, terkait larangan mantan koruptor, dirinya sangat setuju. Hanya saja, jangan dibuat berdasarkan PKPU. Tetapi harus ada rujukan dari undang-undang agar aturan jelas dan memiliki dasar.

Ia memprediksi hal tersebut bisa menjadi celah bagi peserta pemilh untuk menggugat penyelenggara pemilu.

“Hemat saya, harus ada payung hukumnya. Tinggal anggota dewan yang terhormat, apakah mau memasukkannya atau tidak,” kata Emrus.(khf/fin/rh)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.