Tantangan Demokrasi di Era Post-Truth

800
0
Loading...

Berlimpahnya informasi dan sumber-sumber pengetahuan di dalam internet dapat menjadikan masyarakat yang well informed, dan ini akan menjadi faktor yang positif bagi kemajuan demokrasi. Namun demikian, berlimpahnya informasi sangat sulit dikontrol dan diketahui nilai kebenarannya dan validitasnya. Sangat dimungkinkan informasi yang diterima seseorang telah bercampur antara yang benar dengan yang palsu (fake news). Informasi yang benar dianggap hoax, dan sebaliknya informasi yang bersifat hoax dianggap suatu kebenaran. Hoax sering kali dijadikan sebagai alat propaganda dalam proses demokrasi. Khususnya dalam kontestasi politik memperebutkan kekuasaan. Inilah tantangan besar demokrasi di era sekarang ini, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai era pascakebenaran (the post-truth era).

Istilah post-truth pertama kali digunakan oleh Stave Tesich dalam esainya yang dimuat di majalah The Nation (1992) untuk menggambarkan kondisi pada saat perang Iran dan Perang Teluk Persia. Selanjutnya istilah itu dipopulerkan oleh Ralph Keyes dalam bukunya The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life yang terbit tahun 2004. Penggunaan istilah post-truth meningkat sangat tajam pada 2016, khususnya dalam peristiwa Brexit di UK dan pemilihan Presiden di AS, sehingga The English Oxford Dictionary menempatkannya sebagai The Word of the Year 2016.
The English Oxford Dictionary men­definisikan The Post-Truth Era : relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Era Post-truth adalah situasi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal. Opini atau tafsir terhadap fakta lebih kuat dibandingkan dengan faktanya itu sendiri. Setiap orang dapat membuat opini dan tafsir terhadap fakta yang ada, sehingga yang muncul dan menjadi opini publik adalah apa yang ramai dibahas dan diperbincangkan daripada faktanya itu sendiri. Sehingga kebenaran faktual pun menjadi kabur oleh banyaknya opini dan tafsir yang kadang tak berdasar kebenaran. Fake news yang berkembang seringkali dianggap benar, sementara kebenaran itu sendiri menjadi lenyap tersamarkan oleh berita-berita bohong yang dimanipulasi seolah-oleh benar, seolah-olah nyata.

Di era post-truth ini lewat beragam media, setiap orang dapat menawarkan opini dan tafsirnya sendiri terhadap fakta yang ada. Bahkan terkadang opini dan tafsir yang ditawarkannya diklaim sebagai yang paling benar. Saling klaim kebenaran opini pun terjadi, realitas dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dibedakan lagi mana yang benar dan mana yang palsu. Mana fakta mana opini. Mana kejujuran dan mana kebohongan. Mana substansi mana image. Kebenaran tersembunyikan di balik layar. Kebenaran yang muncul adalah kebenaran seolah-olah atau pura-pura (pseudo).
Jean Baudrillard (1929-2007) seorang pemikir post-strukturalisme asal Prancis menyebut kondisi seperti itu dengan istilah simulacra, yaitu situasi di mana batas-batas antara kebenaran dan kepalsuan, realitas dan rekaan semakin kabur dan sulit untuk dibedakan. Realitas yang ada adalah realitas semu dan realitas hasil simulasi (hyper-reality).

Adapun Daniel Boorstin (1962) menggunakan istilah pseudo-event untuk menggambarkan sesuatu yang dibuat dan diadakan untuk membentuk citra dan opini publik, padahal itu bukan realitas sesungguhnya. Mirip dengan istilah itu, Yasraf Amir Piliang (2003) menggunakan istilah pseudosophy, untuk menggambarkan upaya menghasilkan suatu “realitas” sosial, politik dan budaya yang sekilas tampak nyata padahal sebenarnya adalah palsu. Masyarakat lalu dikondisikan untuk lebih percaya pada ilusi yang dihasilkan daripada realitas yang sesungguhnya.

Sebelumnya hanya kalangan tertentu yang dapat memproduksi informasi dan opini untuk masyarakat, kini dengan hadirnya internet dan media sosial siapa pun dapat mengakses, memproduksi dan menyebarkan informasi dan opininya kepada pihak-pihak yang dikehendakinya. Namun sayang informasi yang diakses dan disebarkan itu terkadang belum terkonfirmasi kebenarannya. Bahkan lebih dari itu ada untuk kepentingan tertentu, informasi hoax sengaja diproduksi dan disebarkan kepada masyarakat. Sementara masyarakat itu sendiri, saat ini ada kecenderungan lebih memilih informasi berdasarkan like dan dislike, serta lebih mudah mempercayai informasi yang bersifat viral tanpa mempertimbangkan otentisitas dan validitasnya.

Loading...

Demokrasi di Era Post-Truth
Kemajuana teknologi informasi (dengan lahirnya media sosial), satu sisi dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan demokrasi. Media sosial dapat menjadi ruang publik untuk menciptakan opini sebagai kontrol sosial, sekaligus sebagai saluran masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berkepentingan. Namun pada sisi yang lain, ketika siapa pun dengan mudah dan bebas mengakses, membuat dan men-share informasi dan opini kepada siapa pun untuk kepentingan apapun, munculnya hoax tidak dapat dihindari. Bahkan fake news seringkali sengaja dijadikan sebagai alat propaganda untuk mencapai tujuan politik tertentu. Opini positif dibentuk untuk melakukan pencitraan positif, serta memengaruhi structure of feeling dan emosi masyarakat sehingga dengannya kecenderungan dan dukungan masyarakat dapat dimobilisasi. Sebaliknya opini negatif, black campaign dan hate speech didesain sedemikian rupa untuk membentuk citra negatif dan menyerang lawan-lawan politiknya.
Politik saat ini lebih ba­nyak diwarnai deng­an pengungkapan sisi negatif pihak lain daripada mempro­mosi­kan sisi positif yang dimiliki. Banyak yang sibuk dengan mengorek-ngorek kekurangan pihak lain ketimbang menaburkan benih-benih keunggulan yang dapat menjadi nilai jual di depan publik. Di era post-truth ini, dunia bisa terbalik-balik. Ketidakjujuran bisa menjadi kejujuran. Kekeliruan juga bisa berarti kebenaran. Karena, fakta tidak dipedulikan. Opini yang dibangun bukan atas dasar fakta kebenaran, melainkan cara-cara manipulatif. (Subhan SD, Kompas, 2017).

Dalam kondisi seperti ini demokrasi dan politik hanya menjadi medan pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan dengan menggunakan berbagai macam cara, termasuk hoax, black campaign dan hate speech sebagai senjata utamanya. Sehingga pada akhirnya yang timbul adalah rasa kebencian dan permusuhan yang dapat memicu lahirnya konflik dan disintegrasi sosial. Demokrasi menjadi jauh dari nilai-nilai kebenaran etika dan kejujuran.

Padahal sejatinya demokrasi haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban (civility), karena ide dasar dari demokrasi itu sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat yang beradab. Upaya mewujudkan masyarakat beradab tidak boleh dilakukan melalui tin dakan-tindakan yang justru jauh dari nilai-nilai keadaban itu sendiri. Berita palsu, black campaign dan hate speech adalah parasit yang dapat menggerogoti bangunan demokrasi sehingga lama kelamaan akan menjadi roboh. Inilah tantangan besar bagi demokrasi di era post-truth untuk dapat tetap bertahan pada landasan nilai-nilai kebenaran, sekaligus menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Menjawab Era Post-Truth
Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi demokrasi di era post-truth ini, paling tidak dibutuhkan beberapa sikap, yaitu: Pertama, kedewasaan. Dalam demokrasi dibutuhkan sikap dewasa, yaitu sikap untuk tidak mengedepankan egoisme dalam menyikapi kritik dan perbedaan yang ada. Di era post truth ini dibutuhkan kemampuan menahan diri untuk tidak terprovokasi atas informasi manipulatif yang diproduksi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Juga dibutuhkan kemampuan mengendalikan diri untuk tidak menyerang balik terhadap lawan politik dengan tindakan dan senjata yang sama, fitnah, hoax, dan hate speech. Informasi palsu yang diproduksi dapat menyumbat kanal rasionalitas dan akal sehat masyarakat dalam berdemokrasi.

Kedua, tanggung jawab. Demokrasi mengimplikasikan kebebasan, namun kebebasan yang dikehendaki bukanlah kebebasan tanpa batas. Di dalamnya melekat tanggung jawab. Setiap orang memiliki kemerdekaan untuk berpendapat dan menyebarkan informasi kepada siapa pun. Namun harus dilandasi sikap tanggung jawab. Eric Fromm (dalam Nurcholis Madjid, 2011) menyatakan banyak orang yang takut terhadap kebebasan. Karena di situ dituntut tanggung jawab pribadi yang sangat besar. Ketakutan dan ketidakmauan mengambil tanggung jawab (sebagai konsekuensi kebebasan) menjadi penghalang atas terwujudnya demokrasi yang beradab.
Ketiga, sikap kritis. Ketika melimpah ruahnya informasi yang sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang hoax, mana realitas dan mana citra, mana fakta dan mana opini, maka dibutuhkan sikap kritis untuk menghadapinya. Tidak boleh setiap informasi yang diterima langsung dianggap suatu kebenaran, atau malah latah ikut-ikutan men-share informasi tersebut kepada yang lain.

Sikap kritis ini berkaitan dengan kemampuan literasi media. Literasi media tidak hanya dimaknai kemampuan penggunaan media digital (digital use) dalam mengakses sumber-sumber informasi, tapi juga berkaitan dengan kemampuan untuk menelaah dan memverifikasi kebenaran sebuah informasi, serta memiliki sikap kritis dan bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyebarkan informasi, termasuk dalam bermedia sosial. Literasi juga berkaitan dengan kecerdasan emosional digital (digital emotional intelligence) yakni kemampuan mengelola emosi dalam menyikapi beragam informasi yang nilai kebenarannya masih dipertanyakan.

Keempat, rule of law. Setiap orang memiliki hak dan kebebasan berpendapat yang disampaikan dalam beragam media. Namun kebebasan tersebut adalah terikat terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Mewabahnya berita bohong dan ujaran kebencian dapat menyebabkan konflik dan kondisi chaos di masyarakat. Demokrasi tidak bisa dibangun di atas ketidakjujuran dan kepalsuan. Penegakan hukum atas munculnya berbagai informasi palsu, fitnah, hate speech dan hoax mutlak diperlukan. Namun yang terpenting juga adalah adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi terhadap aturan hukum yang berlaku.

Tanpa adanya sikap-sikap tersebut, akan sangat sulit rasanya demokrasi mampu menjawab tantangan dan permasalahan era post-truth. Demokrasi dan politik akan jauh dari nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Demokrasi tak akan lagi menjadi spirit bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab. Demokrasi dan politik hanya akan menjadi medan pertarungan dalam memperebutkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk memanipulasi kebenaran. (*)

*) Peminat Kajian Sosial, Budaya & Politik, Anggota KPU Kota Tasikmalaya

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.