Tantangan Kepemimpinan Berbasis Perkotaan

15
0

Oleh: Dr H Cholis Muchlis

PRINSIP kepemimpinan tersebut (menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda untuk menghadapi situasi yang berbeda pula, Red) dalam penerapannya berhadapan dengan permasalahankhasmasyarakat perkotaan pada umumnya, termasuk permasalahan khas Kota Tasikmalaya.

Permasalahan Kota Tasikmalaya, diakumulasi dalam rumusan tema isu-isu strategis versi RPJMD Kota Tasikmalaya 2013-2017. Yaitu (a) infrastruktur daerah, (b) kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), (c) tata ruang, permukiman dan lingkungan, (d) pendapatan dan daya belimasyarakat, (e) tata kelola pemerintahan, (f) penanggulangan kemiskinan dan (g) tata nilai dan kebudayaan daerah.

Permasalahan pada tema isu tersebut tengah berusaha diatasi secara bertahap melalui Prioritas Pembangunan dalam RPJMD 2013-2017.

Prioritas RPJMD ini meliputi: (1) Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, (2) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, (3) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, (4) penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, (5) tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, (6) peningkatan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, (7) intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, (8) peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan dan (9) peningkatan pendapatan dan daya beli (purcashing power parity) masyarakat.

Meski upaya mengatasi permasalahan pada tema isu-isu itu telah menjadi program Pemerintah Kota Tasikmalaya, isu-isu itu tetap saja menjadi permasalahan yang akan terus berkembang di masa depan. Bahkan isu-isu lain yang belum terpilih dan isu baru khas perkotaan pada umumnya akan menjadi permasalahan pula di Kota Tasikmalaya pada masa mendatang.

Masalah perkotaan, biasanya berkembang lebih cepat dibandingkan laju kecepatan upaya mengatasi dan mencegahnya.

Maka, diperlukan program kreatif, progresif dan prediktif untuk mengatasi dan mencegah permasalahan nyata atau permasalahan potensial.

Permasalahan khas perkotaan yang diprediksi bakal menjadi tantangan serius ke depan, khusunya bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2017-2022, siapa pun orangnya, sekurang-kurangnya terdapat tujuh macam tantangan permasalahan nyata atau permasalahan potensial.

Pertama, tata kelola kota. Tata kelola kota biasanya kurang berbanding lurus dengan laju pertumbuhan kota yang cepat dan berkelanjutan (poor urban governance).

Pembangunan kota pada umumnya dihadapkan pada tata kota yang kurang mampu mengantisipasi cepatnya pertumbuhan pada berbagai bidang dengan tepat dan sebanding. Berbagai bentuk ketersediaan ruang (misalnya ruang publik, jalan raya, pasar, perumahan) kurang mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Pembangunan kota pun pada umumnya dihadapkan dengan permasalahan menciptakan ruang hijau dalam luasan yang memadai. Bahkan, kebijakan pembangunan kota sering mengorbankan daerah hijau dan tidak dapat menjamin kelestarian dan perluasannya. Akibatnya, daerah perkotaan tidak mempunyai paru-paru kota yang lestari dan kesehatan udara makin buruk.

Kedua, urbanisasi dan krisis lingkungan hidup. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, baik perpindahan dalam pengertian proses perpindahan fisik penduduk dari desa ke kota, maupun dalam pengertian berkembangnya suatu kawasan yang penduduknya sederhana menjadi kawasan kompleks menyerupai kota, juga dalam pengertian perkembangan fisik perkotaan yang ”mengintegrasi” kelurahan/desa di sekitar kota sehingga membentuk kota baru.

Kota sebagai pusat kegiatan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memiliki fasilitas lebih lengkap serta gemerlapnya kehidupan kota menjadi magnet duniawi yang menarik penduduk desa untuk pindah ke kota karena keadaan desa kurang memiliki fasilitas umum yang lengkap, wilayah pertanian yang terus menyempit, serta lapangan pekerjaan yang terbatas.

Peningkatan jumlah penduduk kota akibat urbanisasi menimbulkan berbagai implikasi bagi pembangunan perkotaan. Pelan tapi pasti, implikasi ini akan dihadapi Kota Tasikmalaya di masa mendatang.

Respons antisipatif yang perlu dikonsepkan, antara lain, adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang menjadi tujuan dari urbanisasi, penyediaan perumahan dan permukiman, penyediaan sarana/prasarana maupun pelayanan dasar yang terjangkau dan pengelolaan lahan.

Ketiga, demoralisasi dan perilaku menyimpang. Demoralisasi merupakan sebuah proses degradasi moral individual dan komunal. Demoralisasi cenderung terjadi di wilayah perkotaan akibat adanya proses difusi tata nilai dan norma yang terkandung dalam budaya dari masyarakat lain.

Difusi terjadi melalui proses penyebaran tata nilai dan norma baru dari satu individu kepada individu yang lain, dari suatu masyarakat ke masyarakat lain melalui pergaulan nyata maupun melalui pergaulan maya dalam bentuk bacaan/tontotan terhadap perilaku budaya global yang diperoleh melalui kemudahan fasilitas internet.

Akibatnya terjadi apa yang disebut cultural shock atau kegoncangan budaya dimana nilai dan norma lama diakui masih berlaku dalam tatanan masyarakat, tetapi perilaku yang ditunjukkan adalah nilai dan norma baru dari budaya baru yang tidak sesuai dengan nilai dan norma lama yang dianut masyarakat pada umumnya.

Kegoncangan budaya sering menimbulkan perilaku menyimpang pada generasi muda maupun tua. Bentuk perilaku menyimpang yang teramati yaitu runtuhnya sendi-sendi akhlaq agama, menurunnya nilai-nilai keadaban sosial, kurang peduli sesama, seks bebas, pesta miras asli atau oplosan dan lain-lain.

Keempat, kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sangat kompleks di perkotaan tak terkecuali di Kota Tasikmalaya.

Tingkat kemiskinan di kota ini berada di bawah rata-rata Jawa Barat dan rata-rata nasional. Permasalahan meningkatnya kemiskinan, antara lain, akibat urbanisasi yakni berpindahnya penduduk (termasuk penduduk miskin) dari desa ke kota. Yang paling mudah terlihat jelas dari wajah kemiskinan perkotaan adalah kondisi sebagian penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar.

Kondisi kekumuhan ini mestinya menyadarkan dan menginspirasi eksekutif dan legislatif tentang perlu seriusnya mengatasi masalah kemiskinan dengan mengerahkan upaya sistemik dalam bentuk kebijakan program dan anggaran daerah.

Secara umum, kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakmampuan bersaing dalam usaha memenuhi kebutuhan ekonominya. Ketidakmampuan ketika berhadapan dengan para pelaku ekonomi kapitalis yang menguasai modal dan pasar. Ketidakmampuan ini terjadi karena dua alasan, yaitu alasan struktural dan alasan budaya.

Alasan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan buruknya struktur sosial sebagai produk kebijakan regulasi sosial-ekonomi dan budaya yang diciptakan oleh negara sehingga ada sebagian kalangan yang terpinggirkan tidak mendapat kesempatan dan pertolongan untuk memperbaiki nasibnya.

Sementara alasan budaya adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap hidup mereka sendiri yang malas bekerja, tidak punya keinginan yang tinggi dan berpikir pesimis.

Kelima, keamanan, ketertiban dan kriminalitas. Kehidupan perkotaan rentan mengalami gangguan keamanan, ketertiban dan kriminalitas.

Beberapa kota di Indonesia pernah atau sering mengalami gangguan keamanan dan ketertiban berupa kerusuhan dan konflik antar kelompok warga atau ormas yang menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi seperti pernah terjadi di Jakarta, Poso, Palu, Ambon, Banda Aceh, Lhokseumawe, juga di Tasikmalaya pernah terjadi kerusuhan pada 1986 dan aksi kekerasan lainnya.

Permasalahan keamanan dan ketertiban kota sehari-hari ditandai oleh rendahnya tingkat disiplin dan keadaban masyarakat perkotaan. Hal ini Nampak jelas, antara lain dalam disiplin peraturan dan keadaban berlalu-lintas, perilaku geng motor, parkir tidak tertib dan buang sampah sembarangan.

Kriminalitas di perkotaan, antara lain, merupakan implikasi dari urabinasasi. Semakin banyak orang dengan latar belakang budaya dan kepentingan berbeda yang disatukan dalam kehidupan sosial masyarakat kota, maka semakin banyak dan tinggi pula tingkat persaingan, pertentangan serta perbenturan kepentingan di antara mereka.

Mereka yang kalah bersaing, tak jarang, terpaksa harus melakukan tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku.

Maka, logis teori bahwa kriminalitas diakibatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, ketidakmampuan menghadapi arus perubahan sosial, ketatnya persaingan dalam melakukan mobilitas sosial-ekonomi, orientasi hidup yang lebih berorientasi material daripada orientasi spiritual, pluralitas masyarakat perkotaan dan memudarnya nilai dan norma agama dalam kepribadian masyarakat.

Keenam, kemacetan dan sektor ekonomi informal kota. Masalah kemacetan merupakan masalah sosial yang nyaris lumrah di wilayah perkotaan terutama di kota besar.

Di Kota Tasikmalaya pun, kemacetan menunjukkan tren makin meningkat dari waktu ke waktu yang bisa jadi makin parah pada beberapa tahun ke depan jika tidak ada kebijakan antisipatif yang sebanding dengan faktor penyebabnya.

Gejala kemacetan —seperti juga gejala banjir genangan air hujan— telah terjadi di beberapa titik ruas jalan Kota Tasikmalaya. Masalah kemacetan di perkotaan, pada umumnya, sebagian terkait dengan keberadaan sektor ekonomi informal kota yang dianggap liar dan terkesan kumuh.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di badan ruas jalan mengakibatkan terjadinya penyempitan jalan raya, sehingga membuat arus lalu lintas tidak berjalan lancar.

Memang, pilihan pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di badan ruas jalan merupakan keterpaksaan bahkan mungkin kenekadan karena tidak ada pilihan lain akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan lokasi berdagang yang memadai atau bahkan ketidakmampuan menyediakan lapangan pekerjaan yang seimbang dengan kebutuhan rakyatnya.

Untuk mengatasi permasalahan PKL biasanya kepala daerah menghadapi situasi dilematis, sehingga hanya ada dua pilihan, diatasi dengan risiko kepala daerah tidak populer sesaat secara politik atau dibiarkan saja dengan risiko tidak sangat populer di kemudian hari.

Ketujuh, kualitas lingkungan hidup perkotaan. Kualitas lingkungan yang baik merupakan salah satu faktor untuk mencapai kehidupan masyarakat perkotaan yang sejahtera, karena kualitas lingkungan hidup berpengaruh pada kualitas hidupnya.

Masalah lingkungan hidup di perkotaan meliputi masalah fisik dan masalah sosial budaya. Masalah fisik yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya berpengaruh kepada kualitas hidup masyarakat kota meliputi masalah kualitas udara, air bersih, tanah, banjir, sampah, lingkungan perumahan seperti kekumuhan, kepadatan penduduk yang tinggi, lokasi yang tidak memadai, ketersediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kota lainnya. Sedangkan aspek sosial budaya dan ekonomi meliputi kesenjangan dan ketimpangan kondisi ekonomi antar golongan atau antar warga, jaminan perlindungan hukum, dan perlindungan keamanan. (bersambung/*)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.