Targetkan Seluruh Pegawai Non PNS Dapat Jaminan Kerja

161
0
SERAHKAN BERKAS. Sekda Kabupaten Garut Deni Suherlan didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Garut, Kerkof, Cecep Hendra (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran kepada salah satu perwakilan SKPD usai rapat KSO Selasa (9/7). Yana Taryana / Rakyat Garut

TAROGONG KALER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terus menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kerja sama dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap para pegawai non pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Garut.

“Kami ingin seluruh pegawai non PNS seperti sukwan dan TKK mendapat perlindungan dan jaminan dalam pekerjaannya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Deni Suherlan kepada Rakyat Garut usai rapat kerja sama operasional (KSO) terkait percepatan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan di salah satu hotel di Kecamatan Tarogong Kaler Selasa (9/7).

Saat ini, kata dia, sudah ada beberapa pegawai non PNS di setiap SKPD yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam sistem pembayaran premi BPJS, ditanggung oleh SKPD-nya masing-masing. “Saya kira pembayaran premi ini sementara bisa ditanggung oleh setiap SKPD, karena hanya Rp 10 ribu sebulannya. Itu tidak berat,” katanya.

Kedepannya, tambah dia, Pemkab Garut akan menganggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan untuk para pegawai non PNS ini. “Nanti kita bahas di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk masalah ini. Jumlahnya belum tahu berapa, masih kita bahas,” katanya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Garut Cecep Hendra mengatakan banyak keuntungan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni memberikan kepastian perlindungan kepada peserta terhadap setiap risiko kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. “Jadi peserta mendapatkan jaminan hari tua ketika berhenti bekerja. Bukan hanya PNS saja yang dapat pensiunan. Tetapi pegawai biasa kalau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga pasti bisa dapat uang pensiun,” ujarnya.

Saat ini, pegawai non PNS Pemkab Garut, yakni TKK dan honorer peserta BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 1.500 orang. Itu tersebar di setiap SKPD dan kecamatan. “Kami juga sekarang menyasar ke desa-desa. Jadi kami ingi para pegawai di desa juga tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Selain pegawai pemerintah, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan seluruh perusahaan di Kabupaten Garut untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. (yna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.