Tarif Parkir Sudah Saklek, Pemkot Tak Berniat Sembunyi-sembunyi

197
0
PENYESUAIAN TARIF. Petugas mengatur parkir di sekitar Jalan HZ Mustopa. Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan tarif parkir baru berdasarkan Perwalkot Nomor 1 tahun 2020. rangga jatnika / radar tasikmalaya

CIHIDEUNG – Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menetapkan tarif parkir baru melalui Perwalkot Nomor 1 tahun 2020. Peraturan yang ditetapkan secara senyap itu tidak akan diubah lagi dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Drs H Ivan Dicksan mengatakan pihaknya tidak bermaksud menerbitkan Perwalkot itu diam-diam. Karena hal itu sebagai jawaban dari penolakan masyarakat serta hasil diskusi dengan DPRD dan pihak lainnya. “Kita tidak bermaksud diam-diam,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (23/1).

Baca juga : Asal Dapur Tetap Ngebul, Pendapatan Per Hari Juru Parkir di Kota Tasik Beragam

Kata H Ivan, tarif yang ditetapkan pun sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Seperti halnya parkir motor yang sebelumnya Rp 3 ribu menjadi Rp 2 ribu (di lokasi jalan umum tertentu, Red). “Yang penting kan tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Disinggung kemungkinan perubahan lagi, dia menegaskan sementara ini Perwalkot tersebut sudah dipatenkan. Dengan tarif yang sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat, menurutnya tidak akan berat. “Ya tidak perlu diubah lagi,” katanya.

Menanggapi rencana gugatan dari Egaliter yang menduga Perwalkot tersebut disinyalir bermasalah, Ivan mengatakan hal itu tidak perlu. Pasalnya, bisa didiskusikan secara baik-baik. “Tinggal diskusi saja dengan Pemkot atau dengan Dishub,” katanya.

Terpisah, Ketua HMI Tasikmalaya Yoga Ahmad Fauji mengatakan parkir badan jalan merupakan salah satu layanan pemerintah kepada masyarakat timbal balik berupa retribusi. Namun, saat ini parkir lebih difokuskan kepada cara pemerintah untuk mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Karena pemerintah lebih memperhatikan retribusi daripada pelayanan,” terangnya.

Menurutnya, Pemerintah harus lebih memperhatikan pelayanan dengan penataan yang lebih baik. Jika pelayanan yang diberikan sudah maksimal, maka PAD didapatkan pun bisa lebih baik.

Faktanya, kata Yoga, penataan di lapangan masih minim ditambah menjamurnya parkir liar. Bahkan, menurutnya pemerintah sudah tidak profesional sejak tahap perekrutan juru parkir. “Ini pun jadi pertanyaan, apakah prosesnya dilakukan melalui recrukmen yang sepadan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya diam-diam telah menaikkan lagi tarif parkir badan jalan. Saat ini tarif parkir sudah kembali mengalami kenaikan melalui Perwalkot Nomor 1 tahun 2020. Aturan tersebut sudah ditetapkan pada 6 Januari lalu.

Dari informasi yang dihimpun Radar, tarif parkir badan jalan saat ini sudah mengalami penyesuaian. Hal itu sehubungan diterbitkannya Perwalkot yang baru.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya H Aay Zaini Dahlan mengakui bahwa tarif parkir sudah kembali disesuaikan. Yakni dengan diterbitkannya Perwalkot Nomor 1 tahun 2020. “Iya kalau secara aturan sudah berlaku 6 Januari,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (22/1).

Disinggung soal penerbitan Perwalkot No 1 tahun 2020, yang terbilang senyap, H Aay menampik hal tersebut. Menurutnya, Perwalkot tersebut sesuai dengan rencana pemerintah yang akan merevisi kebijakan tarif tersebut. “Kan waktu itu memang mau direvisi,” terangnya.

Sudahkah berkoordinasi dengan DPRD? H Aay menyebutkan Perwalkot tersebut sudah dikomunikasikan dengan Komisi II. Dia pun mengklaim sudah tidak ada masalah lagi pada Perwalkot tersebut. “Dulu kan rapat dengan Komisi II, disepakati angkanya (tarif),” terangnya.

Hanya saja, kata H Aay, pihaknya belum melakukan pencetakan untuk karcisnya. Akan tetapi pengadaan karcis parkir yang baru akan sesegera mungkin dilakukan. “Kalau karcisnya nanti kita akan cetak,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Radar, pada Perwalkot nomor 1 tahun 2020 tarif parkir untuk motor Rp 2.000, mobil kecil Rp 3.000, bus/mobil barang ukuran sedang Rp 5.000 dan bus/mobil barang besar Rp 6.000. Tarif tersebut hanya beraku untuk satu jam saja, di jam berikutnya pengendara akan dikenakan biaya tambahan.

Dorong Berlakukan Parkir Berlangganan

Meskipun aturannya sudah ada, pemerintah kota (pemkot) belum memberlakukan sistem parkir berlangganan. Padahal mekanisme tersebut bisa menjadi solusi untuk pelayanan serta pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih baik. Hal ini diungkapkan anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Murjani.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.