Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.4%

54.3%

6.9%

0.7%

13%

0%

22.4%

0%

Tax Amnesty Jilid II Tuai Penolakan

25
0
Rizal Ramli

JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Sri Mulyani terkait rencana memberlakukan tax amnesty jilid II menuai penolakan dari berbagai pakar ekonomi.

Ekonom senior yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai tax amnesty jilid II adalah kebijakan yang konyol. Sebab tax amensty pertama saja hasilnya tidak terasa.

“Ada ide lagi tax amnesty kedua, ini benar-benar konyol, yang pertama saja gagal total,” ujar Rizal di Jakarta Senin (12/8).

Rizal memaparkan, tax ratio dari 2010 ke 2018 terus mengalami penurunan, dari 9,52 persen menjadi 8,85 persen. Dan itu, hanya rasio pajak tanpa dihitung dengan bea dan cukai, serta royalti dari SDA migas dan tambang. Sementara tax ratio secara keseluruhan turun dari 13,61 persen pada 2010 menjadi 11,45 persen pada 2018.

Artinya, kata Rizal, seharusnya setelah dilaksanakan tax amnesty membuat pemasukan pajak meningkat dan rasio pajak juga demikian. Tapi malah sebaliknya. “Kok malah ada tax amnesty makin merosot,” ujar dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah tidak sependapat dengan pernyataan Rizal yang menyebutkan tax amnesty I gagal. Sebab bisa hanya diukur dari tax ratio yang belum mengalami lompatan.

“Tidak naiknya tax ratio disebabkan banyak faktor. Perlambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan tax ratio tidak tumbuh. Tax amnesty gagal apabila setelah tax amnesty kepatuhan pajak sama sekali tidak meningkat,” ujar Pieter.

Namun Rizal sependapat dengan Rizal, bahwa tax amensty II tidak boleh dilakukan sebab akan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak.

“Secara teori tax amnesty hanya boleh dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Tax amnesty hendaknya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Kalau dilakukan berulang bisa memunculkan moral hazard yang artinya justru berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak,” ucap dia.

Dia menyarankan, untuk mendongkrak penerimaan pajak di tengah perlambatan ekonomi saat ini adalah dengan melakukan insentif berupa pelonggaran pajak.

“Pemerintah jangan memaksakan kenaikan penerimaan pajak di tengah ekonomi yang melambat karena akan berdampak negatif mendorong ekonomi ke arah resesi yang lebih dalam. Jadi yang harus dilakukan justru memberi insentif agar konsumsi dan investasi tumbuh. Dengan demikian ekonomi tumbuh baru pajak meningkat,” tutur dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, tax amnesty jilid II ditargetkan untuk menutup short fall pajak tahun 2019 sebesar 140 triliun. Namun hal itu akan sulit dicapai.

“Dalam waktu dekat (Tax amenesty jilid II) belum perlu dilakukan karena baru 2016-2017 lalu plus akan memberikan moral hazard kepatuhan perpajakan karena orang akan bayar pajak ketika ada tax amnesty saja,” ujar Tauhid.

Tax amnesty adalah pengampunan pajak. Di Indonesia tax amnesty pernah diberlakukan pada tahun 1984, 2004 serta Juli 2016 hingga 31 maret 2017. (din/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.